Demonstrasi ini menandai 50 tahun sejak diundangkan UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), yang telah menjungkirbalikkan sistim kepemilikan tanah feudal dan kolonialis.
Laporan koresponden Berdikari Online menyebutkan, sebelum menggelar aksinya di kantor Badan Pusat Pertanahan, massa terlebih dahulu menggelar aksi mereka di kantor DPRD Lampung. Massa menginginkan agar DPRD bisa menjadi alat politik untuk menuntaskan berbagai persoalan agraria di daerah itu, namun tidak satupun anggota DPRD yang keluar menemui massa.
Dengan menggunakan “payung” Aliansi Parlemen Jalanan (APJ), puluhan massa ini kemudian melakukan “aksi berjalan kaki” ke kantor Badan Pertanahan.
Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD) Lampung, Ali Akbar, saat menyampaikan orasi di hadapan massa, menyebutkan sejumlah kasus agraria yang menimpa kaum tani, diantaranya, konflik petani di Way Kanan, Tenggamus, Lampung Tengah, Petani Plasma di Lampung Barat, sengketa petani Gunung Katun di kabupaten Tulang Bawang Barat, dan penggusuran pemukiman nelayan di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK) Lampung timur.
“Jika di jaman kolonial para bupati atau penguasa lokal merampas tanah rakyat untuk diserahkan kepada “onderneming”, maka sekarang ini pemerintah melakukan hal yang sama dengan merampas tanah milik rakyat untuk diserahkan pada perusahaan asing,” ujar Ali Akbar dalam orasinya.
Pihak Badan Pertanahan keluar untuk menemui massa aksi, dan menjanjikan “sebuah kerjasama yang bersahabat” untuk menyelesaikan berbagai kasus agraria di Lampung. Namun, kelihatannya massa tidak terlalu puas dengan janji tersebut dan menginginkan sebuah langkah yang lebih konkret.
Adapun organisasi yang berpartisipasi dalam aksi ini, antara lain, PRD, Serikat Tani Nasional (STN), Serikat Tani Indonesia (SERTANI), Ikatan Petani Lampung (IPL), GPGKB, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI), KAMMI, HMI, PMII, PMKRI, IMM. (Ulfa)
Sumber:http://berdikarionline.com/kabar-rakyat/20100924/peringati-hari-tani-kaum-tani-desak-penyelesaian-kasus-agraria.html
0 comments:
Post a Comment