Saturday, August 29, 2009

PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN

PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN
Sigit Sumarhaen Yanto
Widyaiswara Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah

Pendahuluan
Dari berbagai kalangan mengatakan bahwa dewasa ini kecintaan dan kebanggaan kepada bangsa dan tanah air Indonesia semakin memudar, bahkan rasa Nasionalisme dikhawatirkan bisa lenyap seiring dengan semakin kompleknya kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih lagi lingkungan strategis kita baik internal dan eksternal perkembangannya semakin cepat dan komplek (dynamic complecity). Pengaruh globalisasi seperti akibat kemajuan dalam bidang telekomunikasi, traveling, transfortasi dan media cetak maupun elektronik telah merubah tata kehidupan masyarakat Indonesia sehingga wawasan kebangsaan masyarakat dapat menurun.
Pesatnya perkembangan globalisasi tidak hanya mempengaruhi kultur budaya bangsa, namun juga mempengaruhi wawasan kebangsaan masyarakat yang saat ini mulai mengalami penurunan atau degradasi. Maka perlu adanya upaya menanamkan, menumbuhkembangkan dan memelihara wawasan kebangsaan masyarakat melalui sentra-sentra pendidikan seperti sentra keluarga, masyarakat dan sekolah, yang disebut pula sebagai tri sentra pendidikan (tiga pusat pendidikan). “Seluruh sentra tersebut dikembangkan inklusivisme bukan eksklusivisme dimulai dari keluarga, masyarakat (society maupun community) dan sekolah”, tutur Prof. Dr. Rasdi Eko Siswoyo, MSc dalam Forum Kebangsaan Kota Semarang 2007 di Gedung Balaikota, Rabu (29/8).
Wawasan kebangsaan didefinisikan sebagai sudut pandang atau cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati dirinya sebagai suatu bangsa, juga dalam memandang dirinya dan tingkah laku sesuai falsafah hidup bangsanya dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternalnya. Hasil pandangan itu merumuskan bahwa negara Indonesia itu merupakan negara kepulauan yang mempunyai kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial budaya, kesatuan system pertahanan dan keamanan, serta segala macam aspek kehidupan yang serba satu.
Memperhatikan semakin menipisnya wawasan kebangsaan saat ini, yang menjadi permasalahan adalah apakah pendidikan wawasan kebangsaan perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya ? factor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi lemahnya wawasan kebangsaan kita ?, dan konsep-konsep wawasan kebangsaan yang bagaimana untuk menghadapi masyarakat yang majemuk ?, saya kira untuk mencari jawabannya memerlukan pemikiran yang tidak mudah, berikut ini penulis tidak berpretensi yang mumpuni tetapi sekedar ikut mencoba mencari solusinya, sudah barang tentu dengan menggunakan bantuan pemikiran-pemikiran para pakar.

Pendidikan Wawasan Kebangsaan
Sebagaimana diuraikan diatas bahwa sentra pendidikan meliputi keluarga, masyarakat dan sekolah, oleh karenanya ketiga komponen inilah yang mestinya bertanggung jawab terhadap pendidikan kewaspadaan masyarakat ini. Dari beberapa artikel yang sempat penulis baca bersumber dari internet, ternyata ketiga komponen tersebut sudah banyak berperan, bahkan sudah ada lembaga swasta yang mengadakan pelatihan mengenai wawasan kebangsaan apalagi lembaga-lembaga resmi pemerintah seperti Kesbanglinmas di berbagai Provinsi/Kabupaten/Kota telah menyelenggarakan forum diskusi tentang perlunya pendidikan wawasan kebangsaan. Hanya hasilnya sampai dengan saat ini masih belum terlihat dengan nyata.
Pada saat masa orde baru, pemerintah menyelenggarakan penataran P.4, saya kira itu merupakan upaya untuk meningkatkan wawasan kebangsaan kita. Sayangnya usaha yang luhur tersebut disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis dan akhirnya menghadapi resistensi dari masyarakat terlebih pada saat munculnya era reformasi. Wawasan kebangsaan saat ini, menurut Laksda TNI (Purn) Koesnadi Kardi yang ditulis Hatta Harris Rahman yaitu waktu beliau menjabat Kabagdiklat Dephan adalah sudah sangat menurun di berbagai kehidupan masyarakat baik di lingkungan pendidikan, pemukiman masyarakat maupun di lingkungan kerja. Hal ini tercermin dengan rendahnya kinerja masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Untuk itu sudah saatnya semua komponen bangsa peduli dalam meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat. Hal ini dapat diupayakan melalui pendidikan kebangsaan baik di lingkungan pendidikan formal maupun informal.pendidikan di lingkungan pemukiman maupun pendidikan di lingkungan kerja. Namun barangkali akan timbul resistensi dari masyarakat maupun media massa karena di khawatirkan seperti jaman Orde Lama.
Oleh karena itu masyarakat harus menyadari pentingnya meningkatkan wawasan kebangsaan untuk masa-masa mendatang karena kalau tidak di lakukan maka akan semakin timbul degradasi dalam National and Character Building dan bangsa Indonesia tinggal saat-saat kehancurannya saja bilamana tidak di lakukan upaya yang serius melalui pendidikan, hanya saja jangan dilakukan seperti di jaman Orde Baru, melainkan metodenya harus diperbaiki tidak seperti di masa yang lalu yang syarat dengan doktriner bukan menerima pendidikan kebangsaan dengan secara kesadaran.
Wawasan kebangsaan masyarakat yang tinggi sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia agar dapat menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja yang baik dapat tumbuh karena adanya wawasan kebangsaan yang baik pula. Kita bisa berkaca pada Negara-negara maju seperti Amerika, Inggris, Korea, Singapura maupun Jepang. Hal ini dapat dilihat bagaimana cara bekerja mereka yang sangat tinggi kinerjanya dibandingkan dengan bangsa Indonseia.
Apabila pendidikan kebangsaan dilakukan secara teratur dan berlanjut maka akan nampak hasilnya beberapa tahun mendatang dengan indikasi kinerja bangsa Indonesia yang sejajar dengan bangsa lain seperti adanya transparansi, tidak adanya kolusi, korupsi dan nepotisme. Seperti yang sekarang terjadi masih dapat dilihat di media cetak dan elektronik yang mengemuka dengan adanya kasus-kasus korupsi, kekerasan masyarakat dan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Apabila wawasan kebangsaan sudah tinggi maka hal ini akan tidak terjadi karena adanya rasa nasionalisme yang tinggi, budaya malu, rasa harga diri yang tinggi, dedikasi yang tinggi serta semangat kerja yang tinggi.
Pendidikan wawasan kebangsaan tidak boleh terputus karena akan tidak berlanjutnya kelangsungan system, metoda dan doktrin yang telah disusun dalam bentuk kurikulum pendidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak, Sekolah dasar, Sekolah Menengah, Sekolah lanjutan, sampai perguruan tinggi. Kemudian dilanjutkan di tempat kerja maupun di lingkungan pemukiman. Apabila hal ini dilakukan maka tidak ada celah-celah kekosongan dalam pendidikan wawasan kebangsaan sehingga pendidikan wawasan kebangsaan selalu dilakukan secara terencana, bertahap dan berlanjut secara otomatis.
Mengingat wawasan kebangsaan masyarakat saat ini rendah dengan berbagai indikasi maka perlu upaya peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat melalui pendidikan kebangsaan. Apabila hal ini dilakukan maka akan meningkatkan kualitas kebangsaan masyarakat yang tercermin dengan berbagai hal seperti etos kerja, semangat kerja, tidak adanya pelanggran hukum, tidak ada korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pemerintah merupakan subyek yang dominan dalam menyelenggarakan pendidikan kebangsaan guna meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan melaksanakan perencanaan pendidikan, pengorganisasian dalam pendidikan kebangsaan, mengatur kegiatan dalam pendidikan kebangsaan serta mengawasi jalannya pendidikan kebangsaan masyarakat.
Factor-faktor yang mempengaruhi
Factor-faktor yang mempengaruhi lemahnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sangatlah komplek. Secara umum dapat dilihat pengaruh dari dalam (internal) dan pengaruh dari luar (eksternal). Pengaruh dari dalam antara lain banyaknya suku, agama, ras, budaya local, geografis, politik, ekonomi. Sedangkan factor yang mempengaruhi dari luar adalah perubahan yang cepat dan komplek kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pengaruh globalisasi .
Sehingga perlu diperhatikan dinamika, kompleksitas dan keanekaragaman dalam kehidupan masyarakat, jangan terjadi kesenjangan pembangunan, kesenjangan sosial & ekonomi, dan dihindari adanya upaya-upaya untuk mengekang proses demokratisasi & desentralisasi, serta pikiran-pikiran sempit yg bersifat primordial.
Konsepnya bagaimana
Mengingat wawasan kebangsaan yang sudah semakin menurun saat ini maka perlu upaya peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat melalui pendidikan, penataran, pelatihan yang direncanakan oleh pemerintah selanjutnya diorganisir dan dilaksanakan kegiatannya serta diawasi pelaksanaannya baik di lingkungan pendidikan formal maupun informal, lingkungan pekerjaan maupun lingkungan pemukiman. Yang perlu ditumbuhkan adalah kesadaran bukan pemaksaan dan tidak sekedar kepatuhan tetapi komitmen berbagai komponen pendidikan yang ada untuk meningkatkan wawasan kebangsaan kita.
Metode yang digunakan adalah metode pendidikan, penataran dan pelatihan di masyarakat baik di lingkungan pendidikan, di lingkungan kerja, maupun lingkungan pemukiman. Dengan metode ini maka diharapkan masyarakat akan mempunyai wawasan kebangsaan yang tinggi sehingga timbul kesadaran untuk berbangsa dan bernegara yang lebih baik dari sekarang. Metode ini perlu pula didukung oleh sarana dan prasarasana yang memadai dan tentunya komitmen dari pemerintah.


Penutup
Wawasan kebangsaan saat ini terjadi erosi akibat dari pengaruh lingkungan strategis yang sudah berkembang pesat. Hal ini terlihat dengan adanya berbagai kasus seperti banyaknya remaja yang sudah menggunakan obat-obatan terlarang, kasus-kasus korupsi, kolusi, nepotisme serta pelanggaran hukum lainnya yang setiap hari terlihat di media cetak maupun elektronik. Untuk itu perlu kiranya segera dilaksanakan pendidikan wawasan kebangsaan masyarakat guna meningkatkan wawasan kebangsaannya sehingga dapat mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia “Pancasila” dan mampu bertahan walaupun terjadi dampak yang hebat dari pengaruh globalisasi.
Pendidikan wawasan kebangsaan menggunakan sentra pendidikan yaitu keluarga, masyarakat dan sekolah secara sinergis. Adapun metode yang digunakan adalah metode pendidikan, penataran dan pelatihan di masyarakat baik di lingkungan pendidikan, di lingkungan kerja, maupun lingkungan pemukiman.

Monday, August 10, 2009

KEBIJAKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami pasang-surut. Selama 64 tahun berdirinya Negara Republik Indonesia mengalami banyak masalah-masalah, antara lain pada saat kekuasaan Bung Karno (orde lama) isu mempersatukan bangsa sangat menonjol belum lagi perekonomian juga terpuruk. Pada saat orde baru isu yang sangat menonjol adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berkembangnya demoktasi semu yang mengarah ke otoriter. Pada era reformasi ini masalah pokoknya adalah bagaimana menyusun suatu system politik, membangun ekonomi dan nation building, pemberdayaan rakyat serta bagaimana menghindari timbulnya diktatur.
Tegak dan tidaknya kehidupan demokrasi sangat bergantung kepada unsur-unsur pendukung demokrasi yaitu (1) Negara Hukum ; (2) Masyarakat Madani; (3) Aliansi Kelompok Strategis.
Prinsip-prinsip demokrasi yang berkembang dewasa ini adalah “kebebasan” (liberty) dan “persamaan” (equality). Sedangkan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila menurut Ahmad Sanusi (dalam Gogle) mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-indang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang sebagai berikut:
1) Demokrasi yang Berketuhanan Yang maha Esa;
2) Demokrasi dengan kecerdasan;
3) Demokrasi yang berkedaulatan rakyat;
4) Demokrasi dengan rule of law;
5) Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan Negara;
6) Demokrasi dengan hak asasi manusia;
7) Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka;
8) Demokrasi dengan otonomi daerah;
9) Demokrasi dengan kemakmuran;
10) Demokrasi yang berkeadilan social.
Indicator kehidupan demokrasi sekurang-kurangnya meliputi tiga aspek yaitu pemilihan umum,susunan kekuasaan Negara yang jelas,kontrol rakyat.
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme demokrasi untuk memutuskan pergantian pemerintah dimana rakyat dapat menyalurkan hak politiknya secara umum, bebas, rahasia dan aman, serta jujur dan adil. Pemilu dilaksanakan secara teratur serta kompetisi yang terbuka dan sederajad diantara partai-partai politik. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam lembaga perwakilan (legislatif) dan dalam struktur pemerintahan (Presiden, Gubenur, Bupati, Walikota) atau di eksekutif.
Partai politik memiliki peran yang sangat penting dan strategis terhadap proses demokratisasi. Selain sebagai struktur kelembagaan politik yang anggotanya bertujuan mendapatkan kekuasaan dan kedudukan politik. Partai politik adalah sebagai wadah bagi penampungan aspirasi rakyat. Peran tersebut merupakan implementasi nilai-nilai demokrasi, yaitu keterlibatan masyarakat untuk melakukan control terhadap penyelenggaraan Negara melalui partai politik. Melalui partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang beraneka ragam dapat disalurkan secara teratur.
◄ New Post Old Post ►
 

Copyright 2012 Forum TJK Indonesia: August 2009 Template by Bamz | Publish on Bamz Templates