Bayangan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono serupa dongeng Syahrazad dalam “Alf Layla wa-Layla; 1001 malam”, Aladin bisa bikin orang Persia sejahtera dalam satu malam. Menkokesra mengatakan bahwa di tahun 2014 angka kemiskinan di Indonesia bakal nol persen. Ini disampaikan pada pembukaan kongres Asia Pacific Transformation Conference (APTC) di Jakarta, angka itu lebih optimis daripada sisa 8% kemiskinan menurut target Millenium Development Goal (MDGs).
Jumlah penduduk miskin yang disepuh dari 36,10 juta jiwa tahun 2006 jatuh menjadi 31,02 juta ditahun 2010. Angka kemiskinan versi pemerintah tadi ditarik dari pertumbuhan ekonomi yang mencapai 6,1% ditahun, dengan Pendapatan per kapita penduduk atau Gross Domestic Product (GDP) yang mencapai US$ 3,900 dollar per tahun. Dimana pemerintah bertepuk dada setelah masuk dalam 16 besar negara dunia dengan GDP tertinggi.
Walau sudah dibilang bohong, pemerintah tetap kukuh pada bualannya untuk menciptakan 10,7 juta kesempatan kerja baru serta menurunkan tingkat kemiskinan dibawah 8-10% hingga tahun 2014. Dasarnya adalah setiap pertumbuhan ekonomi 1% maka hitungannya akan tercipta 548.000 lapangan kerja. Ini dikalikan dengan 6% pertumbuhan ekonomi setiap tahun maka diperoleh 3,34 juta lapangan pekerjaan setiap tahunnya.
Untuk menggapai mimpi tersebut, pemerintah akan ‘menghamburkan’ uang sebanyak 100 trilyun lebih untuk membantu pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bank penyalur kredit akan diperbanyak, dengan suku bunga yang terjangkau, dan meminta penghapusan syarat yang ketat untuk menyediakan kredit Rp 5 juta-20 juta tanpa agunan. Hasil yang diharapkan nanti, pemerintah akan panen 5 juta pengusaha kecil yang menampung 25-30 juta pekerja. Ditambah lagi, Rp 58,6 triliun santunan dana penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di tahun 2011, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, santunan untuk anak cacat, program padat karya, beasiswa untuk orang miskin, dan pelayanan dasar seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Jamkesmas.
Dari situlah, Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, Sujana Ruchiyat, berkesimpulan bahwa bantuan sosial untuk rakyat miskin itu menandakan SBY bukan agen kapitalis Asing atau pendukung Neoliberal.
Standar kemiskinan atau dana bantuan adalah persoalan kecil. Badan Pusat Statistik (BPS) mematok standar kemiskinan adalah penghasilan di bawah 211 ribu rupiah per kapita per bulan. Uang sebesar itu tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan layak sehari-hari. Namun jika menggunakan standar Bank Dunia, SBY akan malu melihat angka 110 juta lebih penduduk miskin Indonesia.
Masalah besarnya adalah daya produksi nasional yang dihancurkan. Sehingga dana program pengentasan kemiskinan seperti menghabur garam ditengah lautan. Sebab, di tengah penguasaan seluruh sektor oleh modal Asing, maka dana itu akan larut kembali menjadi keuntungan modal Asing yang tersedot ke luar negeri. Sementara itu, dana bantuan pengentasan kemiskinan pemerintah membengkak menjadi utang yang membebani APBN.
Di sisi lain, bantuan sosial sekadar upaya untuk memulihkan krisis ekonomi dengan memompa daya beli masyarakat, yaitu memacu konsumsi tinggi tanpa melindungi pertumbuhan produksi. Padahal sektor industri riil telah rontok, sedangkan perbankan dan BUMN telah dijual kepada pihak Asing. Bukan itu saja, seluruh subsidi sektor publik pun rencananya akan dipangkas sampai nol persen, pemangkasan BBM bersubsidi, tarif dasar listrik, dll, gencar dilakukan.
Kisah 1001 malam, tentang matinya usaha produksi petani, nelayan, pekerja dan pengusaha nasional yang dirampas pasarnya oleh Asing melalui kebijakan pasar bebas, tidak bakal selesai. Dan seterusnya, China Asean-Free Trade Agreemen (CAFTA) yakni barang import china yang menghancurkan industri lokal, New Zeland Australian Free Trade Agreemen (NAFTA) yang menghancurkan peternakan dan pertanian lokal, dan berbagai kebijakan Pro-Neoliberal masih jadi pilihan primadona SBY.
Omong kosong bagi SBY-Budiono mampu menuntaskan masalah kemiskinan, karena tidak punya jiwa Pancasilais yang menuntut ‘Political Independency’, bahwa kebijakan yang merdeka itu mesti lepas dari kontrol Imprealis. Bahkan pemerintahan SBY yang sudah berukuasa 5 tahun lebih tidak sanggup memanfaatkan satu malam saja untuk memikirkan kedaulatan bangsa; agar mandiri dibidang politik; berdikari dibidang ekonomi; dan berkepribadian dibidang budaya.
Sumber: Berdikari Online
0 comments:
Post a Comment