Adili Ormas dan Pelaku Pembubaran Agenda Pengobatan Gratis dan Sosialisasi UU Kesehatan di Banyuwangi dan Sukabumi!
Hari ini, kegiatan sosial berupa pengobatan gratis yang dilakukan oleh Ribka Tjiptaning, Ketua Komisi IX DPR RI, kembali terpaksa di hentikan di Sukabumi, Jawa Barat. Ini dikarenakan ulah oknum pejabat setempat yang mendatangi tempat pelaksanaan kegiatan dan membuat para anggota medis menghentikan kegiatannya. Padahal saat itu, sekitar 200 warga sedang berada dilokasi untuk mendapatkan pemeriksaaan dan pengobatan. Penghentian kegiatan ini jelas sangat merugikan warga Kampung Cilandak yang membutuhkan pengobatan gratis di tengah gurita komersialiasi kesehatan di Indonesia.
Lima hari sebelumnya (Kamis, 24 Juni 2010), acara serap aspirasi dan sosialisasi kesehatan gratis yang di lakukan oleh Rieke Diah Pitaloka, Nur Suhud dan Ribka Tjiptaning di Banyuwangi telah di bubarkan paksa oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai anggota Front Pembela Islam (FPI). Mereka bertiga di usir dari lokasi acara tanpa perlindungan atau pencegahan dari pihak Kepolisian. Padahal status ketiga orang tersebut adalah Wakil Rakyat.
Fenomena kekerasan ini kembali mengingatkan rakyat Indonesia akan ancaman nyata terhadap demokrasi. Kekerasan dengan menggunakan dalih komunisme atau keyakinan lainnya yang selalu digunakan untuk mengkriminalisasikan upaya para aktifis, pegiat sosial dan pejabat yang konsen dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat harus di hentikan. Hal ini secara nyata telah mengusik Bhineka Tunggal Ika yang menjadi pilar dasar bernegara Republik Indonesia. Pembubaran paksa dengan dalih keyakinan ini juga merupakan tindakan yang merusak persatuan nasional. Bahkan tindakan represifitas ini telah mempermalukan Negara Indonesia di berbagai forum HAM Internasional.
Dalam catatan kami, kekerasan kelompok sipil ini merupakan kejadian berulang dengan motif yang hampir sama, yaitu menghambat perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kesejahteraan dan persatuan. Ketika tiga bulan berdirinya, Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas) juga pernah mendapatkan 34 serangan dari FPI dan kelompok lainnya yang mengaku anti-komunis (Berdikari Online, 28/06). Padahal Papernas adalah Partai persatuan gerakan rakyat yang menjadikan nasionalisasi industri tambang asing, penghapusan hutang luar negeri dan industrialisasi nasional sebagai program perjuangannya sebagai jalan mewujudkan Kemandirian Nasional.
Atas tindakan kekerasan sipil dan oknum pejabat yang berulang-ulang tersebut, kami dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi menyatakan sikap:
1. Menuntut kepada pemerintah untuk mengambil tindakan keras terhadap oknum pejabat maupun organisasi-organisasi seperti FPI dan sejenisnya guna mempertahankan tatanan demokrasi bagi seluruh rakyat. Presiden Susilo Bambang Yudoyono sudah waktunya untuk membuktikan sikapnya bahwa Negara tak boleh kalah dengan Premanisme.
2. Kekerasan yang dilakukan oleh oknum pejabat, FPI dan atau ormas-ormas lainnya terhadap Rieke Diah Pitaloka, Nur Suhud dan Ribka Tjiptaning di Banyuwangi maupun di Sukabumi merupakan bentuk tindakan yang diskriminatif terhadap warga negara dalam menggunakan haknya sebagai warga negara Indonesia. Tindakan ini bertentangan dengan Bhineka Tunggal Ika, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan Kepolisian Republik Indonesia harus segera melakukan tindakan tegas terhadap bawahannya yang melakukan penyalahgunaan wewenangnya dalam melindungi pihak yang melanggar hukum.
3. Wujudkan penyelenggaraan Kesehatan Nasional bebas biaya tanpa diskriminasi. Komersialisasi atas kesehatan bagi kami adalah bentuk pelanggaraan terhadap konstitusi Indonesia. Sejatinya, pelayanan kesehatan merupakan hak rakyat yang dilindungi konstitusi dan pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan manusiawi.
Demikian pernyataan sikap ini kami buat.
Jakarta, 29 Juni 2010
Eksekutif Nasional
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi
(EN-LMND)
Lalu Hilman Afriandi
Ketua Umum
Agus Priyanto
Pjs. Sekretaris Jenderal
0 comments:
Post a Comment