http://satmoko-budi-santoso.blogspot.com/
DALAM rentang waktu mulai tahun 2000-an, kesusastraan Indonesia yang diharapkan mampu “tinggal landas” berkaitan dengan momentum pasar bebas, rasanya kurang begitu menunjukkan hasil. Dalam konteks ini adalah kesusastraan Indonesia yang mampu unjuk sampai ke level internasional. Oleh karena itu, eksistensi sastra Indonesia memang masih harus belajar keras agar mampu menembus ke level diplomasi sastra tingkat internasional. Kebanyakan, kalaupun ada sejumlah sastrawan yang mampu menembus pasar internasional, itu tidak lebih karena upayanya sendiri dalam berjejaring dengan orang atau komunitas atau juga lembaga yang memang memunyai komitmen sama dalam mengembangkan diplomasi sastra menjadi lebih baik lagi.
Tentu, dalam persoalan semacam ini perlu kepedulian berupa kebijakan dari negara yang berusaha mendudukkan karya sastra sehingga memunyai peluang yang sama dengan bidang disiplin ilmu lain yang lebih memunyai kesempatan mempertaruhkan eksistensinya pada diplomasi dunia Barat. Dalam hal ini, rupanya juga perlu diperhatikan bahwa terlepas dari persoalan estetika, upaya politis untuk mendudukkan karya sastra sehingga terterimakan di publik luar Indonesia haruslah jadi pertimbangan cukup urgen agar sastra Indonesia tak menghuni narsisisme wilayah sosialisasi hanya pada lingkup dalam negeri.
Kebijakan-kebijakan politis untuk memberi porsi aktualisasi karya sastra Indonesia yang setara dengan disiplin bidang ilmu yang bersifat teknologi, misalnya, penting diperjuangkan. Kalau kita tengok pengalaman terkonkretkannya karya sastra Barat terasionalisasi dengan baik pada publik Indonesia, jelas disebabkan karena terbukanya peluang aktualisasi karya lewat jalur seperti perangkapan status sastrawan yang sekaligus menjadi diplomat. Kalau departemen-departemen tertentu pemerintahan atau lazimnya kantor kedutaan gagal memperjuangkan hal ini, berarti karya sastra Indonesia mesti memunyai strategi tertentu untuk merasionalisasi publik di luar dirinya sendiri.
Penyair Tjahjono Widarmanto, misalnya, sepulang menghadiri acara Jakarta International Literary Festival 11-14 Desember 2008 silam memberikan catatan khusus di Majalah Gong Edisi No:106/X/2009. Menurut Tjahjono, ada sejumlah strategi yang bisa dilakukan. Kebetulan di dalam forum tersebut dihadirkan tokoh-tokoh sastra seperti Putu Wijaya, Budi Darma, Mikihiro Moriyama (Jepang), Steven Danarek (Swedia), Henry Chambert (Perancis), Maria Emilia Irmler (Portugal), Katrin Bandel (Jerman), dan Jamal Tukimin (Singapura). Salah satu rekomendasi yang menguat dalam forum tersebut adalah perlunya dilakukan upaya penerjemahan dan pengenalan karya sastra Indonesia yang lebih serius lagi. Hal ini, tentu akan membuka peluang apresiasi seluas mungkin, sehingga membuat sastra Indonesia tertempatkan dalam porsi dan kursi yang setara dengan karya sastra produk Barat.
Selain itu, menurut saya adalah pada terbukanya sikap proaktif sastrawan Indonesia, untuk mau berjejaring dengan sastrawan asing, baik melalui media elektronik seperti internet maupun lainnya. Biasanya, banyak lembaga asing di luar negeri yang menyediakan tempat untuk fasilitasi acara residensi sastra. Peluang inilah yang mestinya perlu dicermati dengan baik. Pada negara-negara yang sudah maju apresiasi dan kedudukan karya sastranya di tengah masyarakat, seperti Perancis, Jerman, Australia, dan lainnya, pastilah dalam kurun waktu tertentu akan diselenggarakan festival-festival sastra bergengsi. Oleh karena itu, peluang tersebut semestinya juga menjadi kesempatan aktualisasi bagi sastrawan Indonesia. Tentu saja, upaya mengantisipasi problem elementer berupa kendala bahasa dan hal lainnya sudah harus teratasi terlebih dahulu. Sehingga tidak menjadi batu sandungan yang signifikan dalam menyosialisasikan karya sastra.
Tentu saja, kelak akan bernilai fenomenal jika sastra Indonesia pada akhirnya terterimakan pada publik luar negeri. Bukan pada persoalan momentum mendapatkan penghargaan yang menjadi tolok ukur, seperti misalnya pengalaman sastrawan Pramoedya Ananta Toer yang dinominasikan mendapatkan penghargaan Nobel sastra, namun lebih pada usaha konkretisasi rasionalisasi agar tak selamanya publik sastra Indonesia merasakan rasionalisasi yang cuma sepihak, di negeri sendiri saja. ***
*) Pernah dimuat di harian Bernas.
0 comments:
Post a Comment