Pewawancara: Dwi Arjanto, Hermien Y. Kleden
http://majalah.tempointeraktif.com/
BUKAN hanya puisi yang bisa dibicarakan dari seorang Sitor Situmorang. Hidupnya yang banyak dilewatkan dalam pengembaraan di luar negeri dan komitmen politiknya yang menyebabkan ia berada dalam posisi berseberangan dengan banyak seniman Indonesia pada awal 1960-an, semua itu merupakan dimensi yang tak dapat diabaikan dari ketokohannya yang penuh warna.
Sosoknya menjadi kontroversi yang tak kunjung selesai dalam dunia sastra Indonesia—sepanjang lebih dari 30 tahun terakhir. Dan laki-laki yang tak lama lagi akan merayakan ulang tahunnya yang ke-76 itu tetap bergairah untuk menulis, berpikir, dan berdebat, terutama tentang beberapa isu besar yang amat berarti dalam hidupnya: politik, seni, sastra, dan Bung Karno.
“Ratusan ribu anak muda tumbuh seiring dengan cita-cita kebangsaan yang dibangun Sukarno. Ia menjadi kiblat dalam masa pertumbuhan saya,” ujarnya meletup-letup. Sitor Situmorang menempati posisi penting dalam sejarah sastra Indonesia—terlebih pada tahun-tahun peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Ia seorang loyalis Sukarno dan anti-Manifes Kebudayaan—dulu sering disingkat sebagai Manikebu.
Melalui Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) yang dia pimpin, Sitor menyalurkan dukungannya terhadap pikiran-pikiran politik dan kebudayaan Bung Karno. Ketika gerakan Manifes Kebudayaan diberangus, begitu juga saat Mochtar Lubis dipenjarakan di bawah rezim Orde Lama Bung Karno (1964), Sitor tidak bersuara—sebuah sikap yang kemudian “digugat” para seniman pada masa awal Orde Baru.
Dan Sitor dipenjarakan oleh rezim Orde Baru selama delapan tahun. Dari beberapa seniman yang dijebloskan ke tahanan tanpa penyidikan dan pengadilan, memang, yang mencuat namanya hanya dua: Sitor dan Pramoedya Ananta Toer. Pada 1 Januari 1974, penyair ini dibolehkan meninggalkan Penjara Salemba, Jakarta. Ia kembali ke alam bebas.
Namun, status tahanan politik telah merampas sejumlah kesempatan dalam hidupnya. Miskin dan menganggur, Sitor hidup dari sumbangan teman-teman dan keluarganya. “Saya menerima penjara sebagai risiko orang berpolitik,” ujar ayah tujuh anak yang tampak segar di usia senja itu. Politik adalah dunia yang membuatnya tertantang, tapi seni dan sastralah yang menjadikan namanya terkenal.
Puisi-puisi Sitor—halus, reflektif, dan acap kali mengandung daya magis—sangat berbeda dari puisi Chairil Anwar dan penyair Angkatan ’45 yang mendahuluinya. Sajak-sajaknya, terutama dalam Surat Kertas Hijau (1953), benar-benar mewakili sosok kepenyairan Sitor yang banyak dikagumi orang pada 1950-an.
Bersama puisi dari dua antologinya yang terbit kemudian (Dalam Sajak, Wajah Tak Bernama, 1955), Sitor mengabadikan dunia yang dekat dengan alam dan sarat dengan kedalaman perasaan. Kekuatan puisinya memang terletak di sana. Ketika sang penyair mulai berkenalan dengan politik, puisi-puisinya masa itu menampilkan pengalaman “di permukaan” yang belum terkristalisasi dengan baik.
Satu-satunya kumpulan sajak Sitor dari masa bergolak Orde Lama berjudul Zaman Baru, yang terbit pada 1962. Pada 1977, tiga tahun setelah keluar dari penjara terbit Peta Perjalanan yang kemudian disusul buku berjudul Angin Danau (1982). Buku kumpulan cerita pendeknya ada dua yakni Pertempuran dan Salju di Paris (1956) dan Pangeran (1963), selain itu ada sebuah drama, berjudul Jalan Mutiara.
Sitor Situmorang lahir di Harianboho, Pulau Samosir, Sumatra Utara, pada 2 Oktober 1923. Setelah menamatkan MULO di Tarutung, ia melanjutkan ke AMS di Jakarta, tapi tidak selesai. Pada 1948 ia berangkat ke Yogyakarta dan sempat ditawan Belanda dalam Aksi Militer II. Dua tahun kemudian ia melawat ke Belanda dan dilanjutkan ke Prancis.
Di sana, ia bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris hingga 1953. Antara 1956-1957, ia belajar film dan drama di Los Angeles, AS. Setelah itu, ia kembali ke Tanah Air dan melanjutkan aktifitasnya di bidang sastra dan politik.
Kehidupan pribadinya diwarnai dua pernikahan. Dari Teo Minar Gultom dan Barbara Brouwer, seorang diplomat Belanda, Sitor memperoleh tujuh anak. Sepuluh tahun terakhir, penyair yang sudah kenyang mengembara ini hidup dengan tenang di Appledorn, Belanda, bersama keluarganya. Di sana, ia mengajar, menulis puisi, dan mengikuti perkembangan politik Indonesia dengan mata dan hati yang nyalang.
Perbincangan antara Sitor dan wartawan TEMPO, Dwi Arjanto dan Hermien Y. Kleden, berlangsung tiga kali di sebuah restoran kecil di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sembari meneguk bir dingin, kopi tubruk, dan mencicipi aneka penganan khas Indonesia, ia meladeni wawancara selama berjam-jam dalam suara lantang. Petikannya:
Anda pernah dianggap memojokkan para penulis Manifes Kebudayaan pada suatu masa. Apa komentar Anda?
Periode itu adalah periode polemik kebudayaan, sehingga istilah memojokkan, saya kira, tidak ada gunanya dipakai sekarang. Saya kira, dalam kilas balik perdebatan, suatu polemik kebudayaan yang wajar dalam dunia kebudayaan haruslah menjadi polemik intelektual, bukan polemik politik. Semua orang atau kelompok yang main pada waktu itu, dalam kilas balik peranannya pada 1960-an, harus bisa melihat posisi berpolemiknya secara obyektif. Entah sebagai pribadi atau kelompok. Tapi itu tidak terjadi dengan jelas.
Tidak semuanya begitu. Goenawan Mohamad melakukan semacam refleksi terhadap polemik itu dengan kelebihan dan kekurangannya dalam sebuah tulisannya pada 1993, Kesusasteraan dan Kekuasaan.
Itu saya anggap pengecualian. Dalam catatan sejarah, Goenawan ikut menandatangani Manikebu. Tapi, sekali lagi, setelah lebih dari 30 tahun, ia tampak berusaha melihat perannya pada masa itu dengan lebih obyektif, tidak terpaku dalam polarisasi politik pada 1960-an. Demikian juga Arief Budiman, yang secara guyon, pernah saya sebut sebagai “Manikebu murni”. Jadi maaf saja, tentang istilah itu: siapa memojokkan, siapa terpojok? Sebab, dalam polemik itu ada elemen pemihakan secara politik kepada peranan militer.
Manifes Kebudayaan disusun bukan sebagai pernyataan membantu komplotan militer menentang “revolusi” melainkan menentang doktrin “realisme sosialis” ala Stalin: politik sebagai panglima yang menentukan isi kesusastraan dan kesenian. Karya-karya Boris Pasternak, misalnya, kemudian membuktikan bahwa doktrin Stalin itu menimbulkan korban. Jadi, bukankah Manifes ada benarnya?
Ada benarnya, kalau dibatasi pada yang terjadi dalam sistem Soviet. Tapi, debat di sini dibuat sedemikian rupa seolah-olah oleh pemerintah komunis dengan sistem Stalinis sudah menguasai Indonesia. Padahal, jelas betul, bahwa tak pernah semenit pun komunis berkuasa di Indonesia sebagai sistem politik, lengkap dengan segala alat represi, seperti yang dikenal dalam sejarah Stalinis.
Jadi, Anda menolak adanya paham yang berkembang pada waktu itu, yang menjadikan politik sebagai panglima yang menentukan isi kesenian dan kesusastraan?
Tidak satu kali pun. Itu bukan kenyataan politik, tapi lebih merupakan refleksi dari polarisasi politik. Kaum Manikebu itu sampai sekarang selalu mengatakan Sukarno itu diktator. Kalau Sukarno itu diktator, tentu ada kediktatoran sebagai sistem. Sekarang, saya tantang orang Manikebu atau bekas Manikebu untuk menggambarkan kepada generasi baru sistem kediktatoran rezim Sukarno.
Kediktatoran memang tidak diterapkan sebagai sistem. Tapi, bagaimana dengan pelaksanaan pemerintahan sejak era Demokrasi Terpimpin yang berbau diktatorial?
Mari kita gambarkan. Sepanjang periode 1959-1965 ada paralel kekuasaan di dalam negara. Ada ABRI dengan Undang-Undang Darurat Perang, atau penguasa perang Jenderal Nasution, ada presiden, dan ada partai-partai dan parlemen yang dikurangi Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI) karena dilarang. Konteks ini selalu dibikin kabur, seolah-olah ada diktator bernama Sukarno yang mampu menghitam-putihkan segala perbuatan, seperti melarang Masyumi, melarang PNI, memenjarakan Sjahrir, membredel koran Pedoman dan Abadi. Itu semua ada dalam literatur asing.
Loh, bukannya semua itu ada dalam catatan sejarah?
Saya ringkaskan saja. Sekarang, paling baik bertanya pada saksi mata yang masih hidup. Jenderal besar Nasution, suatu ketika sebagai saksi mata, tolong tanyakan padanya adakah kediktatoran Sukarno. Kalau ada, apa kedudukan ABRI dan Jenderal Nasution dalam kediktatoran tersebut? Apakah bisa Sukarno main tangkap Sjahrir atau Natsir dan mencabut izin Pedoman dan Abadi? Nasution akan sangat berjasa kalau sekarang membuka tabir masa lalu itu. Sitor tidak perlu menjawabnya.
Kenapa Anda harus “meminjam” mulut Jenderal Nasution untuk mengatakan semua itu?
Karena dia masih hidup dan tahu dengan baik banyak hal. Saya tidak menganggap Sukarno pernah tiranis. Menurut saya, Sukarno justru menjadi korban sejarah terbesar dalam hal character assassination. Pada 1956-1957 itu, suasana negara benar-benar seperti setahun lalu (1998). Negara ini tercerai-berai. Dan terang-terangan ada intervensi luar yang disambut di dalam negeri. Maka, berlakulah UU Darurat. Segala sesuatu, seperti mencabut media, melarang partai, membubarkan partai, berdasarkan UU Darurat. Dan sekarang, saya ingin tahu penilaian Nasution, apakah perbuatan Sukarno itu tiranis.
Itu satu soal. Sekarang, tentang peran Anda sebagai seniman yang dekat dengan presiden dan kekuasaan pada waktu itu. Kenapa Anda tidak bersuara saat Manifes Kebudayaan diberangus?
Kenapa Sitor tidak bersuara? Detik itu saya menyayangkan peristiwa tersebut. Tapi waktu itu saya dalam situasi politik, suara saya adalah polemik politik. Saya memimpin Lembaga Kebudayaan Nasional dan anti-Manikebu. Dan bagi saya, sampai sekarang, penandatangan manifes itu isinya hanya “bunga-bunga” saja. Tapi intinya adalah perbuatan politik murni.
Itu terlalu menggeneralisasi. Bukankah ada di antara penandatangan Manifes Kebudayaan itu yang betul-betul ikhlas memperjuangkan kebebasan kreativitas?
Pasti ada. Tapi, perbuatan itu, penandatanganan itu an sich (semata-mata) dari Sabang sampai Merauke, betul-betul suatu tindakan politik.
Anda masih yakin begitu sampai sekarang?
Masih. Dan kalau saya balik pertanyaannya: mengapa para anggota Manifes pernah melakukan tindakan, selain ucapan individual tentang karya Pramoedya yang dilarang?
Wiratmo Soekito pernah mengatakan bahwa ia menulis surat kepada Jaksa Agung. Di surat itu ia menyatakan tindakan melarang buku itu tidak baik.
Oke. Hebat si Wiratmo itu. Tapi, kenapa Wiratmo tidak mengajak lagi tim lama (penandatangan Manifes Kebudayaan—Red.) untuk membikin tanda tangan menuntut, demi demokrasi Orde Baru, bahwa tidak baik melarang-larang karya sastra? Pernahkah mereka melakukan itu? Tidak. Secara individual mereka hanya bilang, “Oh, saya tak setuju Jaksa Agung melarang ini-itu.” Pertanyaan di atas terpaksa saya jawab sendiri. Sebab, mereka tahu betul bahwa mengumpulkan tanda tangan untuk aksi begitu adalah perbuatan politik. Dan Soeharto akan menilainya sebagai perbuatan politik.
Itu sekadar tafsiran atau benar-benar sudah ada tanya-jawab dengan mereka?
Itu tafsiran saya sekarang. Tapi akan saya pertahankan sampai ada jawaban mereka. Mereka betul-betul tunduk dan mendukung politik Orde Baru Soeharto dengan cara-caranya sendiri.
Mengapa Anda begitu keras mengkritik orang-orang Manifes Kebudayaan yang mendukung Orde Baru? Apa bedanya dengan Anda yang dulu amat mendukung Bung Karno melalui Lembaga Kebudayaan Nasional yang Anda pimpin?
Bedanya? Sebagian Manikebu mengaku tidak berpolitik. Sedangkan saya tidak munafik mendukung Bung Karno. Itu pengalaman sejarah bagi saya. Delapan tahun lebih saya dipenjarakan Orde Baru. Tetapi saya tidak lantas mengatakan, saya tidak berpolitik dan tidak mendukung Bung Karno.
Adakah yang Anda sesali dari perseteruan dengan para seniman Manifes Kebudayaan dari masa 1960-an?
Tidak ada sama sekali. Dan tidak sekali pun.
Lalu mengapa Anda minta maaf dalam pertemuan dengan Rendra dan Goenawan Mohamad dalam sebuah diskusi di Studio Oncor, Cipayung, pada 1993?
Saya minta maaf kepada orang-orang seperti Goenawan, Arief Budiman, Rendra—tidak kepada yang lain. Saya menghargai Goenawan karena saya baru mengerti bahwa dia tidak munafik dan betul-betul liberal. Soal maaf itu, dalam bahasa Inggrisnya, I feel sorry. Jadi lebih pada nuansa menyesalkan apa yang terjadi.
Permintaan maaf Anda disiarkan media massa keesokan harinya dan Anda marah. Apa ada yang menekan— misalnya kawan-kawan dari Lekra atau LKN—sehingga Anda kemudian “meralat” penjelasan soal itu?
Itu prasangka paling konyol. Mau minta maaf apa tidak, kan itu urusan saya. Siapa menekan? Apa kepentingannya? Pramoedya (Lekra), misalnya, sampai sekarang tidak pernah mempersoalkan hal itu dengan saya.
Nah, dalam hubungan dengan Pramoedya A. Toer, Mei lalu, dalam wawancara dengan TEMPO ia berpendirian orang yang tidak setuju dengan Bung Karno pada waktu itu harus minggir. Bagaimana pendapat Anda?
Saya kurang paham maksud Pram. Saat itu, dunia retorika ada dalam situasi yang keruh. Semua pihak—pejabat, ABRI, partai politik—mengatakan setuju dengan Sukarno. Dalam konteks itu saya bayangkan Pram ngomong, “Yah, jangan pura-puralah. Kalau tidak setuju minggir. Kalau melawan, melawanlah terang-terangan.” Saya mencoba menganalisis hal ini dari struktur kekuasaan.
Sampai sejauh mana para seniman harus mufakat dengan kekuasaan di bawah Sukarno pada saat itu?
Ini pertanyaan menarik. Menurut saya, tidak ada. Pelarangan musik ngak-ngik-ngok (Koes Plus) itu adalah insiden. Melarang Manikebu, yang buat saya dalam konteks politik bukan sastra, juga insiden. Itu bukan sesuatu yang terorganisasi melalui para agen polisi rahasia atau polisi pikiran. Secara pribadi saya berpendapat, Sukarno sangat liberal dalam gagasan seni.
Lalu, bagaimana penjelasan tentang tekanan terhadap para seniman Manifes Kebudayaan?
Mereka punya bayang-bayang bahwa komunisme akan menang dengan bantuan Sukarno. Mereka takut akan pikiran mereka sendiri. Bayangan, bahaya komunis itu kan cekokan dari Perang Dingin yang dilakukan dengan segala cara. Banyak orang yang takut atau ditakut-takuti dengan cara seperti itu.
Masa? Tulisan-tulisan dalam lembaran Lentera asuhan Pramoedya dalam harian Bintang Timur—koran berhaluan kiri—pada 1960-an itu kan kerap mengganyang para seniman Manifes Kebudayaan?
Ya. Tapi kalau direfleksi kembali, itu aksi-reaksi yang muncul dari dua pihak yang sama-sama ketakutan. Orang Manikebu takut pada bayangan komunisme. Sementara itu, orang macam Pramoedya galak ngomong karena bayangan bahaya fasis militerisme.
Tentang kegiatan kesenian. Apakah aktivitas politik berpengaruh terhadap proses kreatif Anda?
Saya gembira kalau karya saya dinilai. Kadang-kadang orang bingung karena saya seperti hanya aktif berkreasi pada 1953-1954. Ide-ide membanjir. Drama, puisi, dan cerita pendek. Saya dapat hadiah sastra dari Badan Musyawarah Nasional. Setelah saya keluar dari penjara (1978), Dewan Kesenian Jakarta memberikan hadiah sastra. Pada 1960-an, sembari berpartai, saya terus menulis, antara lain bermacam-macam sajak. Ada sajak persembahan dan sajak pesanan. Sejak awal saya bisa dipesan untuk menulis sajak. Jadi, bagi saya, menulis itu tidak bergantung pada suasana dari dalam (hati).
Beberapa pengamat menilai, puncak kreativitas Anda ada dalam kumpulan sajak Surat Kertas Hijau. Setelah itu kreativitas Anda menurun karena kegiatan politik. Benarkah demikian?
Dalam karya kreativitas, Prof. A. Teeuw dari Belanda pernah berkata, “Setelah aktif dalam politik, karya Sitor menurun dan mengecewakan.” Penyair Taufiq Ismail juga menyebutkan hal yang kurang lebih sama, “Sitor yang begitu saya junjung tinggi waktu keluarnya Surat Kertas Hijau terus jadi rusak karena politik.” Penilaian ini, menurut saya, bukan saja tidak ada dasar ilmiahnya, tapi juga bodoh.
Mengapa? Anda kecewa karena dikritik?
Sebab, semua orang ini tidak bisa membuktikan hubungan sebab-akibat antara berpolitik dan berkreativitas seni. Kalaupun mutu saya sebagai penyair itu mundur, politik jangan dibawa-bawa. Sebab, mungkin kreativitas saya memang sudah beku atau mandul.
Apakah Anda setuju dengan pendapat yang menyebutkan sajak-sajak Anda pada era 1960-an sangat berbau propaganda ?
Dalam sejarah sastra dan budaya, faktor-faktor negatif terhadap penciptaan justru melahirkan banyak karya empu. Jadi tidak alasan untuk mengatakan yang jelek-jelek. Akhirnya saya kembalikan semua itu kepada kreativitas sendiri. Pada 1960-an, saya banyak menulis sajak, tapi disimpan oleh Ajip Rosidi. Begitu diterbitkan oleh Ajip Rosidi, ternyata cukup menyentak.
Pada era 1950-an, banyak sajak Anda yang memukau tentang cinta dan dosa. Tapi, pada awal 1960-an ketika pulang dari Cina, Anda mulai menulis sajak yang memuji-muji komunis….
Kalau memuji-muji itu dalam arti menulis sajak, saya gagal. Tapi, dari kunjungan ke Cina itu, saya mengaku hormat terhadap revolusi mereka. Seperti saya juga mengharapkan mereka menghormati revolusi Indonesia.
Mari kita pindah ke pengalaman penjara. Apakah ada semacam dendam kepada Orde Baru karena Anda dipenjarakan tanpa surat penahanan, pemeriksaan, dan pengadilan?
Tidak. Karena saya seorang aktifis politik. Yang terjadi selama delapan tahun itu, saya pandang sebagai risiko berpolitik.
Apa yang Anda lakukan selepas dari Penjara Salemba?
Selepas dari penjara, saya mendapat status tahanan rumah,kemudian tahanan kota (1976-1978). Saya belum punya kartu tanda penduduk, masuk dalam lingkungan eks-tahanan politik, dan belum bisa mencari pekerjaan. Saya dan keluarga tinggal di daerah Karet, Jakarta Pusat. Keadaan kami sangat miskin. Baju hanya di badan. Rumah kami hanyalah gubuk yang atapnya sering bocor.
Bagaimana penerimaan teman-teman seniman?
Macam-macam. Suatu ketika, setelah menjadi tahanan kota, saya berobat ke Rumah Sakit Cikini. Di depan Taman Ismail Marzuki, karena melihat poster berita pameran teman lama saya, pelukis Nashar, saya mencuri-curi masuk. Akhirnya, saya masuk dan bertemu banyak teman lama. Ajip Rosidi, Ketua Dewan Kesenian Jakarta waktu itu, mengajak saya ke kantornya. Saya diundang makan dan minum. Banyak makanan enak di sana. Saya kemudian bilang kepada Ajip, “Saya senang saja dihargai, tapi kalau lantas karena itu kamu jadi kesulitan, tidak usahlah.”
Bagaimana dengan keluarga?
Dengan istri pertama saya, Teo Minar Gultom, kami memperoleh enam anak. Istri saya sudah lama sekali menderita. Nah, setelah keluar penjara, saya banyak mendapat kunjungan di rumah. Dan itu membuat istri saya makin menderita. Dia bilang, “Begitu kau pulang, orang-orang itu menunjukkan mukanya ke sini. Waktu kau dipenjara, tak seorang pun yang datang ke sini.” Dari segi ekonomi kami juga menderita. Sebab, jangankan waktu di penjara, pada masa bebas pun, saya belum pernah memiliki gaji teratur setiap bulan.
Apa yang Anda lakukan untuk memperoleh nafkah setelah bebas?
Saya tidak bisa bekerja. Anak perempuan saya yang bekerja dan memberikan nafkah. Ada bantuan seperti pakaian dan uang dari teman-teman seniman. Guntur Sukarnoputra berkunjung ke rumah. Ia memperbaiki rumah kami sehingga gubuk itu atapnya tidak lagi bocor. Pada 1977, Adam Malik (waktu itu menteri luar negeri) memanggil saya ke kantornya di Jalan Diponegoro. Dia minta maaf atas apa yang terjadi dan minta apa yang menimpa Bung Karno (oleh Orde Baru) tak usah dibicarakan lagi. Dia kemudian memberi bantuan Rp 250 ribu, untuk enam bulan. Saya dan Adam Malik punya hubungan pertemanan yang khusus.
Apa yang Anda lakukan antara 1976-1981 sebelum Anda mengajar di Leiden, Belanda?
Pada 1978, saya diminta membantu Prof. Anton Moeliono untuk membentuk tim penyusun Kamus Manajemen untuk LPPM di Menteng Raya. Saya diminta dalam proyek, bukan menjadi pegawai tetap. Di situ saya berstatus sebagai konsultan bahasa. Kemudian ada tawaran mengajar bahasa di Leiden. Sudah 10 tahun saya bekerja di sana.
0 comments:
Post a Comment