0 HALIM HD: Perahu Bahan Refleksi Kita

Halim HD/ Anton Bae (Pewawancara)
http://www.beritamusi.com/

PADA Senin, 20 Juli 2009 lalu, penerbit Pustaka Melayu, Teater Potlot, dan BeritaMusi.Com, bertempat di kantor redaksi BeritaMusi.Com, Jalan Basuki Rachmad No.1608-I, Palembang, mengadakan peluncuran dan diskusi novel Perahu karya Conie Sema. Sebagai pembicara dalam diskusi tampil budayawan Halim HD, peneliti sastra dari Balai Bahasa Palembang Dian S, dan Sutrisman Dinah, seorang aktifis pers yang kini bekerja untuk Sriwijaya Post.

Banyak hal yang dibahas pada diskusi novel Perahu tersebut. Baik yang berkaitan dengan alur dan penokohan dalam cerita, hingga fakta-fakta social-politik yang menjadi tema utama dari novel yang ditulis lelaki kelahiran Palembang, 24 April 1965.

Diskusi mengenai tema politik ini menjadi perhatian peserta diskusi, yang sebagian besar adalah aktifis prodemokrasi, pers, mahasiswa, dan pekerja seni. Diskusi ini pun berlanjut hingga ke ruang lainnya, seperti warung makan, kamar hotel, dan ruang tamu.

Berikut petikan pemikiran Halim HD mengenai novel perdana dari Conie Sema, seorang jurnalis yang bekerja buat RCTI, yang sebelumnya dikenal sebagai penggiat Teater Potlot, dan aktifis mahasiswa di Palembang.

Halim HD: Novel Perahu ini bisa menjadi bahan refleksi kita. Novel ini menyangkut satu perspektif sejarah, masa kontemporer tahun 1990-an, pra, reformasi dan postreformasi, yang bisa menjadi bahan refleksi kita untuk melihat. Dan dalam pengertian ini bahwa “harta” yang disampaikan dalam fakta sastra ini bisa memungkinkan kita untuk melihat ke mana arah Indonesia ini, ke mana arah aktivis LSM, arah kalangan jurnalis, kalangan birokrat, dan aktivis lingkungan hidup, dan bagaimana kondisi sosial, politik, ekonomi, akibat Orde Baru itu menciptakan ketertindasan sebagian besar masyarakat.

Sisi lainya novel Perahu ini kompleksitas masalahnya menyimpulkan satu sisi transgender yang sangat menarik sekali. Terlepas dari persoalan transgender itu dalam kaitan konstruksi ideologinya, ada yang menarik yakni masalah kontemporer Indonesia yang belakangan ini, dalam satu dekade sangat kuat sekali. Masalah Aids, homo dan lesbian itu, dan tanpa menyebut dengan jelas tetapi tampil dengan jelas lewat putusan persoalan.

Keputusan transgender itu ternyata bisa secara ideologis, tetapi juga bisa secara individual atau personal dilakukan orang lain.

BM: Karakter politiknya juga demikian?

Halim HD: Karakter hampir semua tokoh di dalam novel itu adalah korban. Kata kunci novel Perahu Conie Sema, kekuasaan dan penaklukan, penundukan atau penindasan khususnya di kalangan pesisir. Sebenarnya ini bisa kita tarik dalam satu benang merah kalau kita melihat Indonesia sebagai negara maritim dan bahari. Wilayah pesisir dan laut itu sebenarnya telah hancur sama sekali. Ironisnya, dan sangat memalukan sekali, di dalam novel ini digambarkan bagaimana kekuatan pesisir menjadi kekuatan yang sangat rapuh sekali akibat setruktur kekuasaan politik dan ekonomi, yang tidak bisa melihat secara adil pesisir sebagai jembatan kebudayaan, jembatan ekonomi.

BM: Ini menggugah juga bagi para politikus?

Halim HD:Ya, kalau mereka mau membacanya. Jika pun mereka mau membacanya, apa mereka juga bisa sadar. Saya meragukan hal itu. Jika para politisi kita membacanya, karya sastra menjadi jembatan pemikiran mereka untuk menjadi refleksi seperti perkataan awal saya tadi. Begitu pun para aktivis, mereka seharusnya membaca karya sastra seperti novel ini. Karena ketika fakta social, katakanlah analisa sosial di tengah kebuntuan, maka karya sastra bisa menjadi resolusi bahkan solusi dari kebuntuan tersebut. Sebagai suatu resolusi pemikiran, perenungan terhadap fakta yang terjadi saat ini. Dan coba merumuskan yang akan datang.

Saya tidak tahu apakah politisi kita saat ini betul-betul berkeinginan membangun ekonomi. Yang saya lihat cenderung membangun kepentingan mereka, berhubungan dengan satu bentuk lain yang lebih ekstrem lagi, yakni kekuasaan uang itu.

Sistem ekonomi seperti itu bukan hanya di Indonesia, tetapi juga secara global. Kehancuran sistem ekonomi ini terjadi akibat politik uang. Dalam sistem politik uang itu, kehancuran itu terjadi karena moneterisasi politik, dan ini yang mengakibatkan dimana transaksi kekuasan politik, deal, dan segala macam itu. Dan ini adalah bentuk ekstrim dari yang paling tinggi di bawah sistem kapitalisme juga mengalami krisis ini. Seperti di Amerika, semacam itu, transaksi uang itu. Dan itu menjadi persoalan kita saat ini.

22.07.2009

0 Acep Zamzam Noor: Pesantren Rusak karena Politik

Pewawancara: EH Ismail
Republika 12 Juli 2007

Akhir bulan lalu, tepatnya tanggal 28 Juni, sejumlah tokoh muda dari pesantren-pesantren yang ada di Jawa Tengah dan sekitarnya berkumpul di Gedung KNPI, Jakarta. Mereka menghadiri undangan Kantata Research Indonesia (KRI) yang menggelar seminar nasional bertema Mempertajam Kapasitas Pesantren sebagai Agen Pengelola Konflik. Seminar dilanjutkan dengan pelatihan Manajemen dan Resolusi Konflik Berbasis Pondok Pesantren untuk mengeksplorasi lebih jauh gagasan di atas.

Untuk menjadikan pesantren optimal dalam memainkan perannya, maka dia harus kembali merebut kepercayaan masyarakat dengan independensi dan kemandiriannya, ujar budayawan Acep Zamzam Noor. Berikut ini wawancara lengkap wartawan Republika EH Ismail dengan anggota keluarga pengasuh Pondok Pesantren Cipasung yang ikut andil dalam penyelesaian konflik sosial di Tasikmalaya tahun 1996 lalu.

Bagaimana sebenarnya peran pesantren dalam konteks kehidupan sosial?
Di tengah-tengah masyarakat tradisional atau pedesaan yang jauh dari intervensi modernisasi dan globalisasi yang tidak selamanya memberi pengaruh baik, pesantren punya peran yang cukup kuat sebagai lembaga penasehat, pendidikan, bahkan lembaga pemberi keputusan terhadap masalah-masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

Bila kita lihat dari sejarahnya, kebanyakan pesantren didirikan oleh santri yang bermukim di wilayah tertentu dan membentuk lembaga pendidikan agama dalam lingkup kecil yang kemudian tumbuh menjadi pesantren. Keberadaan pesantren yang mengakar di tengah-tengah masyarakat inilah yang membuat pesantren sesungguhnya punya ikatan sosial yang kuat dengan lingkungannya.

Terlebih dengan kapasitasnya sebagai lembaga pendidikan agama, pesantren semakin dipercaya masyarakat sebagai sumber pranata sosial, tidak hanya ajaran-ajaran agama. Masyarakat kerap memosisikan kyai sebagai tokoh yang bisa memberikan arahan terhadap semua aspek kehidupan, dari mulai masalah rumah tangga, mengurus sawah, dan tentunya masalah ritual-ritual keagamaan. Bahasa intelektualnya, pesantren menjelma sebagai makelar budaya. Selain memberi petuah kepada masyarakat, pesantren juga menjadi penerjemah tunggal terhadap permasalahan sosial yang terjadi. Menurut saya, itu semua menggambarkan bagaimana pesantren dan kyai sangat dipercayai oleh masyarakatnya.

Apakah peran seperti itu masih berjalan sampai sekarang?
Sebagian pesantren masih menjaga kepercayaan masyarakat dan tetap punya peran sebagai makelar budaya. Tapi sebagian lain harus diakui sudah mulai ditinggalkan masyarakatnya.

Hal apa yang menyebabkan pesantren kehilangan kepercayaan masyarakatnya sendiri?
Politik. Ini musuh besar pesantren. Kalau boleh saya bilang, pesantren rusak karena politik. (Acep nampak lebih serius untuk membicarakan topik ini. Berkali-kali dia mengulang pernyataan kalau tatanan sosial pesantren dirusak politik yang dimainkan para elitnya di daerah, red)

Maksudnya?
Begini. Pesantren mendapatkan kepercayaan masyarakat karena dipercaya sebagai lembaga yang berdiri di semua kalangan, semua strata, bahkan semua agama. Pesantren diyakini lepas dari setiap kepentingan golongan atau pihak tertentu. Masalah mulai muncul ketika partai-partai politik mulai menjadikan pesantren sebagai obyek politisasi kepentingan mereka. Tentu yang namanya parpol, apa pun itu, pasti membawa kepentingan tertentu yang bertolak belakang dengan posisi pesantren yang sebelumnya berdiri di tengah-tengah.

Politisi telah merayu pesantren untuk duduk di antara dua pilihan, ke kanan atau ke kiri. Bukan lagi di tengah-tengah. Parahnya, sebagian pengasuh pesantren atau santrinya terjebak untuk duduk dalam posisi memilih yang ditawarkan politisi. Mereka pun akhirnya menyeburkan diri ke ranah politik praktis dan meninggalkan kepercayaan masyarakat tempat pesantren tumbuh.

Sejak kapan Anda melihat pesantren mulai memutar haluan seperti ini?
Saya memperhatikan setidaknya 10 tahun terakhir sejak dibukanya era multipartai dan lebih kuat lagi setelah adanya otonomi daerah. Pilkada yang digelar untuk mencari pasangan kepala daerah biasanya memanfaatkan kalangan pesantren untuk mendulang suara mereka, karena memang mereka sadar suara pesantren bisa memengaruhi suara masyarakat yang lain. Tapi mereka lupa, justru itulah yang merusak posisi pesantren di tengah masyarakatnya sendiri.

Dengan demikian Anda tidak setuju pesantren berpolitik?
Iya jika politik di sini dalam arti politik praktis. Karena sesungguhnya tanpa berpolitik praktis, pesantren sudah mempunyai posisi politik sendiri yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan sekadar ikut berkompetisi meraih kekuasaan pemerintahan. Dulu, semua bupati selalu meminta pertimbangan kalangan pesantren untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakannya. Tak peduli partai mana asal bupati tersebut. Tapi sekarang tidak, pesantren hanya diposisikan sebagai mesin politik saja. Artinya secara politis, kedudukan pesantren turun dari yang tadinya berada di suprastruktur, di atas stuktural kekuasaan, kini turun di bawah kekuasaan struktural.

Saran Anda?
Kalangan pesantren kembalilah ke khittah-nya semula. Ciptakan lagi kemandirian dan independensi pesantren dengan cara menguasai sumber-sumber produksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan operasional pesantren dan tidak larut dalam kepentingan politik tertentu. Saya yakin dengan cara seperti ini pesantren akan kembali menjadi sentra sosial-kebudayaan religius yang mempunyai peran sangat vital dalam masyarakat. Kepada para bupati atau pemimpin daerah, sudahi politisasi pesantren yang sekarang ini terus berlangsung. Para kyai dan kalangan santri juga tidak perlulah terkesima dengan keuntungan-keuntungan material sesaat yang ditawarkan dunia politik. Dengan berkiprah optimal di pesantren, peran yang bisa kyai dan santri mainkan lebih bertahan lama dibandingkan kiprah di dunia politik.

Dijumput dari: http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/09/01/02/23865-acep-zamzam-noor-pesantren-rusak-karena-politik/

0 ‘Puisi Saya Antitesis Puisi W Haryanto’

Indra Tjahjadi
Pewawancara: R. Giryadi
Suara Indonesia, 20 September 2005

Sejak berkenalan dengan W. Hariyanto, Indra Tjahja dimengakui mulai belajar menulis puisi. Energi kreatrf kepenyairannya diakui, selain lewat buku-buku bacaan tetapi lewat perkenalannya dengan penyair W.Hariyanto. Karena tertarik dengan bahasa ungkap puisi W. Hariyanto, Indra berusaha ‘mempelajari’ gaya penulisan W. Hariyanto, dengan mencoba menjadi ‘juru ketik’ puisi-puisi W.Hariyanto. “Tetapi anehnya setelah saya membuat puisi, justru menjadi antitesis dari pemikiran We,” kata Indra kepada R. Giryadi wartawan Suara Indonesia dikediamannya Jl. Potro Agung II/5 Surabaya, Sabtu (20/11).
Sejak saat itulah, proses kreatrif mereka secara konseptual memiliki arah yang berbeda meski Indra mengakui, We memiliki kekuatan lompatan diksi yang basiknya jelas, yaitu culture Surabaya.Setelah itu, Indra mencoba mencari bahan-bahan bacaan lain. Selain itu dia juga mencoba aktif diberbagai gerakan yang ada di kampusnya Universitas Airlangga Surabaya. Namun, secara tidak langsung Indra juga mengakui campur tangan cerpenis Sony Karsono, juga melecutnya untuk mempelajari tentang konsepsuriallisme yang terus diperkenalkan oleh Sony di forumnya Rumah Biru.

Di tengah kesibukannya mengajar di Fakultas Sastra & Filsafat Universitas Panca MargaProbolinggo, Indra juga aktif menterjemahkan karya-karya sastra bahasa asing kedalam bahasa Indonesia. Perkenalannya dengan buku-buku barat dan literature dari penulis Indonesia, Indra mengakui banyak mempengaruhi proses penciptaanya.

Bagai mana proses penciptaan puisi-puisi Indra? Dan bagaimana Indra memperoleh bahan-bahan bacaan untuk menambah pengetahuannya? Lalu apa hubungannya buku-buku bacaan dengan proses kreatifnya? Berikut wawancara dengan Indra Tjahjadi, salah seorang penyair muda dari Surabaya.

Apa kesibukan Indra akhir-akhirini?

Saya sedang mempersiapkan antologi puisi tunggal saya ‘Ekspedisi Waktu’. Desember ini insy’allah akan terbit. Puisi itu sayakumpulkan dari karya tahun 1995 sampai karya tahun 2004. Buku itu diterbitkanoleh penerbit Atlas, Jakarta. Puisi-puisi saya yang mengeditori JJ.Kusni, salah satu tokoh sastrawan eksil.

Selain itu?

Membantu penerbitan puisi Dewan Kesenian Jawa Timur bersama W. Hariyanto. Tahun ini DKJT menerbitkan dua antologi puisi, milik penyair Aming Aminudin dari Mojokerto, dan Mashuri dari Surabaya. Di Jatim penerbitan buku-buku sastra sangat sepi, padahal sastrawan Jatim sangat produktif. Setiap tahun,DKJT masih bisa menerbitan 2 buku, dan itu harus bergiliran. Padahal jumlah sastrawan kita banyak dan produktif.

Berbicara masalah buku,dari mana Indra mendapatkannya?

Terus terang di Surabayabuku-buku literature sangat terbatas. Untuk mencari buku-buku barat kita harus ke Jakarta atau ke Jogjakarta. Kalau itu dikira lebih mahal, biasanya juga terpaksa memfoto kopy buku yang dimiliki teman atau terkadang juga mencarai bahan di internet.

Buku yang kali pertamaIndra baca dan bisa menggerakan energi kreatif, bukunya siapa?

Sebelum berkenalan lebih jauh dengan W. Hariyanto, Sony Karsono, Imam Muhtarom, Mashuri, dan lainnya saya tidak punya teman. Bahanbacaan pun sedikit. Kali pertama yang saya baca puisi karya Acep Zazam Noor dari kumpulan ‘Dari Kata Hujan’. Saya mengagumi puisi Acep dan juga puisi Jamal D Rahman, ‘Airmata Diam’. Dua penyair ini terus terang sedikit mempengaruhi proses kepenyairan saya, pada periode awal, sekitar tahun 1994-an. Begitu jugapenyair romantic John Keats, Baudelaire. Dan juga ‘Arsitektur Hujan’ karya Afrizal dan juga sajak-sajak Kreapor, banyak memberikan ispirasi pada saya.Sajak-sajak Kreapor bagi saya menarik. Bahkan saking sulitnya mendapatkan sajak-sajaknya, saya sampai mencari di perpustakaan Surabaya Post. Meski tidak sepenuhnya saya terpengarauh oleh ke empat tokoh tersebut, tetapi saya mengakui dari situlah saya memulai menulis puisi dan tahu puisi yang baik. Puisi-puisi Gunawan Muhammad, ‘Asmaradana’ saya juga tertarik.

Bagaimana dengan peran Sony Karsono?

Sony Karsono banyak memberikan dapak kepada pribadi saya.Tetapi selain itu, dia juga memberikan dampak yang cukup meluas dikalangan teman-teman penyair seangkatan saya di Unair yang sering nongkrong di warung ‘Emak’ depan kampus Karang Menjangan. Sony memperkenalkan saya dengan karya-karya sastrawan Perancis seperti Rimbault, TS. Elliot. Dan terutama soal konsepsurialisme.

Tetapi secarapenulisan, kepada siapa Indra banyak belajar?

Tahun 1997 saya dekat We (W. Hariyanto, penyair yang lebihdulu muncul sebelum Indra Tjahyadi, red). Tetapi terus terang, pada akhirnya setiap kali saya membuat puisi yang terinspirasi dengan puisinya We, justru yang muncul bukan kesamaan pemikiran tetapi merupakan antitesis dari pemikiran We.

Di sini kami sering saling ‘berolok-olok’. We sering menyarankan saya untuk mengambalikan diksi ke semangat cultural. Kalau kitatinggal di Surabaya, ya semangat Suroboyoannya itu yang diangkat. Tetapi bagi saya, justru sebaliknya bukan diksinya tetapi cultural sebagai semangat penciptaan, karenaterus terang saya membawa semangat cultural yang berbeda dengan We. We, orang Surabaya asli, sementarasaya berasal dari persilangan berbagai cultural. Ibu saya Bandung, Bapak Jakarta, saya lahir di Jakarta, dan dibesarkandi Surabaya.

Banyak orang yang mengatakan puisi-puisi saya dengan We, itu tidak terlalu benar. Henri Mardi Luhung (penyair Gresik, red), pernah mengatakan pada saya, bahwa We, lompatan diksinya begitu jauh dan nilai filosofinya lebih kental. Sementara puisi saya lebih ekspresif. Tetapi saya mengakui belajar menulis puisi dari We, karena pada masa awal dulu, saya sering mengetikan naskah We yang akan dikirimkan ke media massa.

Indra Tjahjadi, Lahirdi Jakarta 21 Juni 1974. Alumi Fakultas Sastra Universitas Airlangga Surabaya ini menulispuisi sejak tahun 1994. karya-karyanya tersebar di berbagai media massa luar dan dalamnegeri. Karya-karya puisinya pernah dimuat di AIAA News (Australia), Bahana (Brunei). Puisinya dalam bahasa Inggris dimuat di Big Lick Literary Review; aMulticultural Arts Ezine yang di terbitkan Roanoke, Virginia-USA dan Conestoga Literary Journal. Di Indonesia puisi-puisinya pernah dimuat antara lainHorison, Jurnal Puisi, Kompas, Koran Tempo, Media Indonesia, republika, Surabaya Post, Suara Indonesia, Jawa Pos, dan lain sebagainya. Manuskrip kumpulan puisinya yang berjudul ‘Di Bawah Nujum Kabut’ tercatat sebagai salahsat7u nominasi penghargaan KSI Award 2003. Tahun 2002 bersama, W. Haryanto, Indra Tjahyadi, Mashuri, Muhammad Aris, mendeklarasikan ‘Manifesto Surrealisme’di Gallery Surabaya.

Apa yang melatariterbitnya ‘Manifesto Surrealisme’?

Ini salah satu sikap terhadap kekosongan gagasan, setelahbangsa kita disibukan dengan efuria reformasi yang begitu dasyat sekitara tahun 1998. pada awalnya kami yang sering berkumpul di warung kopi, mempelajari konsep-konsep dadaisme, yang kalau disini kita bisa melihat puisi-puisi karya SaifulHadjar. Tetapi di situ kami tidak menemukan sesuatu dasar estetika yang jelas. Pada saat itu Sony memperkenalkan konsep Surrealisme yang diliputi suasana revolusi Perancis.

Kami melihat kesamaan perjuangan atas hakikat kemanusiaan yang utuh. Dan konsep Surrealisme memberikan syarat estetik yang jelas bila dibandingkan dengan konsep dadaisme. Dari sinilah kami pingin bicara. Dengan semangat manifesto itu, kita ingin menghindari pengucapan yang politis yang leterlek dalam puisi. Sehinga alat ucap itu tidak mencair tetapi padat danlebih simbolis.

Semangat ini justru sekarang menjadikan banyak orangmengeklaim, kecenderungan sastrawan Jatim lebih banyak yang bernuansakan Surrealisme. Barangkali mereka benar, karena menurut saya ada missing-ling dengan aspek cultural yang ada di Jatim. Orang-orang Jakarta, memandang Jatim, seperti bom yang meledak. Puisi-puisinya banyak yang menggunakan bahasa yang melompat-lopat dan lebih gelap.

Sejak saat itu konseppenulisan Indra berubah?

(Diam sejenak) Puisi-pusisi Acep masih sering melintas dibenak saya. Adabeberapa puisi yang sering kali membayangi proses penciptaan pusisi saya,seperti karya Acep yang berjudil ‘Buat Malika Hamudi’ dan menjadi pusisi sayaberjudul ‘Buat Wan Aiping.’ Dari puisi We, ‘bagaimana Aku Lihat Tubuhku Membeku, ‘saya menulis puisi,’ Barangkali dari Usia Kita yang TertinggalHanyalah Kesendirian.’

Kapan Indra menuliskan puisinya?

Setiap waktu saya menulis puisi. Kalau sudah mendapatispirasi, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Kepala saya bisa pusing, kalau tidak segera ditulis. Pernah suatu kali di tahun 1995, We, bercertia tentangperistiwa bunuh diri yang terjadi di dekat rumahnya. Mendengar cerita itu sayalangsung meninggalkan We, pulang ke rumah dan mengetik secara manual. Sesaat kemudian puisi itu jadi. Kemudian saya kembali ke Kampus dan memberikan puisiitu kepada We.

Menurut Indra, menulispuisi merupakan proses kesadaran ekspresi, karena menurutnya sebelum jauh berkenalan dengan We, S.Jai, Imam Muhtarom, Mashuri, dia sudah lama menulis puisi.Tetapi sebelumnya Indra lebih suka melukis. Karena dirasa materialnya begitu mahal, Indra akhirnya memilih untuk menjadi penulis puisi saja. Begitu jugapada tahun 1997 dia menulis cerpen, tetapi karena tidak tertarik cerpen pun akhirnya ditinggalkan. “Cerpen hanya menampilkan cerita-cerita saja. Tetapipuisi lebih ekspresi dan bisa mewadahi ekspresi yang sangat individualsekalipun,” kata Indra.

Setelah memilih menjadi penulis puisi, tingkat produktifitasnya tak terbendung. Hampir setiapminggu Indra mengirimkan puisinya ke media massa. Maka tak heran kalau hampir seluruh media massa yang ada di Indonesia itu pernah memuat karya-karyanya. “Setiap kali saya mengirim ke media, ada 10puisi yang saya lampirkan. Dan itu hanya berselang seminggu atau dua minggukemudian, saya kirmkan 10 puisi berikutnya,” kata Indra mengakhiri pembicaraan siang itu. n gir

*) dijumput dari http://www.facebook.com/notes/rakhmat-giryadi/indra-tjahjadi-puisi-saya-antitesis-puisi-w-haryantosuara-indonesia-20-september/419385546610

0 Wawancara Sitor Situmorang: “Penandatanganan Manikebu Adalah Tindakan Politik”

Sitor Situmorang (30 Agustus 1999)
Pewawancara: Dwi Arjanto, Hermien Y. Kleden
http://majalah.tempointeraktif.com/

BUKAN hanya puisi yang bisa dibicarakan dari seorang Sitor Situmorang. Hidupnya yang banyak dilewatkan dalam pengembaraan di luar negeri dan komitmen politiknya yang menyebabkan ia berada dalam posisi berseberangan dengan banyak seniman Indonesia pada awal 1960-an, semua itu merupakan dimensi yang tak dapat diabaikan dari ketokohannya yang penuh warna.

Sosoknya menjadi kontroversi yang tak kunjung selesai dalam dunia sastra Indonesia—sepanjang lebih dari 30 tahun terakhir. Dan laki-laki yang tak lama lagi akan merayakan ulang tahunnya yang ke-76 itu tetap bergairah untuk menulis, berpikir, dan berdebat, terutama tentang beberapa isu besar yang amat berarti dalam hidupnya: politik, seni, sastra, dan Bung Karno.

“Ratusan ribu anak muda tumbuh seiring dengan cita-cita kebangsaan yang dibangun Sukarno. Ia menjadi kiblat dalam masa pertumbuhan saya,” ujarnya meletup-letup. Sitor Situmorang menempati posisi penting dalam sejarah sastra Indonesia—terlebih pada tahun-tahun peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Ia seorang loyalis Sukarno dan anti-Manifes Kebudayaan—dulu sering disingkat sebagai Manikebu.

Melalui Lembaga Kebudayaan Nasional (LKN) yang dia pimpin, Sitor menyalurkan dukungannya terhadap pikiran-pikiran politik dan kebudayaan Bung Karno. Ketika gerakan Manifes Kebudayaan diberangus, begitu juga saat Mochtar Lubis dipenjarakan di bawah rezim Orde Lama Bung Karno (1964), Sitor tidak bersuara—sebuah sikap yang kemudian “digugat” para seniman pada masa awal Orde Baru.

Dan Sitor dipenjarakan oleh rezim Orde Baru selama delapan tahun. Dari beberapa seniman yang dijebloskan ke tahanan tanpa penyidikan dan pengadilan, memang, yang mencuat namanya hanya dua: Sitor dan Pramoedya Ananta Toer. Pada 1 Januari 1974, penyair ini dibolehkan meninggalkan Penjara Salemba, Jakarta. Ia kembali ke alam bebas.

Namun, status tahanan politik telah merampas sejumlah kesempatan dalam hidupnya. Miskin dan menganggur, Sitor hidup dari sumbangan teman-teman dan keluarganya. “Saya menerima penjara sebagai risiko orang berpolitik,” ujar ayah tujuh anak yang tampak segar di usia senja itu. Politik adalah dunia yang membuatnya tertantang, tapi seni dan sastralah yang menjadikan namanya terkenal.

Puisi-puisi Sitor—halus, reflektif, dan acap kali mengandung daya magis—sangat berbeda dari puisi Chairil Anwar dan penyair Angkatan ’45 yang mendahuluinya. Sajak-sajaknya, terutama dalam Surat Kertas Hijau (1953), benar-benar mewakili sosok kepenyairan Sitor yang banyak dikagumi orang pada 1950-an.

Bersama puisi dari dua antologinya yang terbit kemudian (Dalam Sajak, Wajah Tak Bernama, 1955), Sitor mengabadikan dunia yang dekat dengan alam dan sarat dengan kedalaman perasaan. Kekuatan puisinya memang terletak di sana. Ketika sang penyair mulai berkenalan dengan politik, puisi-puisinya masa itu menampilkan pengalaman “di permukaan” yang belum terkristalisasi dengan baik.

Satu-satunya kumpulan sajak Sitor dari masa bergolak Orde Lama berjudul Zaman Baru, yang terbit pada 1962. Pada 1977, tiga tahun setelah keluar dari penjara terbit Peta Perjalanan yang kemudian disusul buku berjudul Angin Danau (1982). Buku kumpulan cerita pendeknya ada dua yakni Pertempuran dan Salju di Paris (1956) dan Pangeran (1963), selain itu ada sebuah drama, berjudul Jalan Mutiara.

Sitor Situmorang lahir di Harianboho, Pulau Samosir, Sumatra Utara, pada 2 Oktober 1923. Setelah menamatkan MULO di Tarutung, ia melanjutkan ke AMS di Jakarta, tapi tidak selesai. Pada 1948 ia berangkat ke Yogyakarta dan sempat ditawan Belanda dalam Aksi Militer II. Dua tahun kemudian ia melawat ke Belanda dan dilanjutkan ke Prancis.

Di sana, ia bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris hingga 1953. Antara 1956-1957, ia belajar film dan drama di Los Angeles, AS. Setelah itu, ia kembali ke Tanah Air dan melanjutkan aktifitasnya di bidang sastra dan politik.

Kehidupan pribadinya diwarnai dua pernikahan. Dari Teo Minar Gultom dan Barbara Brouwer, seorang diplomat Belanda, Sitor memperoleh tujuh anak. Sepuluh tahun terakhir, penyair yang sudah kenyang mengembara ini hidup dengan tenang di Appledorn, Belanda, bersama keluarganya. Di sana, ia mengajar, menulis puisi, dan mengikuti perkembangan politik Indonesia dengan mata dan hati yang nyalang.

Perbincangan antara Sitor dan wartawan TEMPO, Dwi Arjanto dan Hermien Y. Kleden, berlangsung tiga kali di sebuah restoran kecil di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Sembari meneguk bir dingin, kopi tubruk, dan mencicipi aneka penganan khas Indonesia, ia meladeni wawancara selama berjam-jam dalam suara lantang. Petikannya:

Anda pernah dianggap memojokkan para penulis Manifes Kebudayaan pada suatu masa. Apa komentar Anda?

Periode itu adalah periode polemik kebudayaan, sehingga istilah memojokkan, saya kira, tidak ada gunanya dipakai sekarang. Saya kira, dalam kilas balik perdebatan, suatu polemik kebudayaan yang wajar dalam dunia kebudayaan haruslah menjadi polemik intelektual, bukan polemik politik. Semua orang atau kelompok yang main pada waktu itu, dalam kilas balik peranannya pada 1960-an, harus bisa melihat posisi berpolemiknya secara obyektif. Entah sebagai pribadi atau kelompok. Tapi itu tidak terjadi dengan jelas.

Tidak semuanya begitu. Goenawan Mohamad melakukan semacam refleksi terhadap polemik itu dengan kelebihan dan kekurangannya dalam sebuah tulisannya pada 1993, Kesusasteraan dan Kekuasaan.

Itu saya anggap pengecualian. Dalam catatan sejarah, Goenawan ikut menandatangani Manikebu. Tapi, sekali lagi, setelah lebih dari 30 tahun, ia tampak berusaha melihat perannya pada masa itu dengan lebih obyektif, tidak terpaku dalam polarisasi politik pada 1960-an. Demikian juga Arief Budiman, yang secara guyon, pernah saya sebut sebagai “Manikebu murni”. Jadi maaf saja, tentang istilah itu: siapa memojokkan, siapa terpojok? Sebab, dalam polemik itu ada elemen pemihakan secara politik kepada peranan militer.

Manifes Kebudayaan disusun bukan sebagai pernyataan membantu komplotan militer menentang “revolusi” melainkan menentang doktrin “realisme sosialis” ala Stalin: politik sebagai panglima yang menentukan isi kesusastraan dan kesenian. Karya-karya Boris Pasternak, misalnya, kemudian membuktikan bahwa doktrin Stalin itu menimbulkan korban. Jadi, bukankah Manifes ada benarnya?

Ada benarnya, kalau dibatasi pada yang terjadi dalam sistem Soviet. Tapi, debat di sini dibuat sedemikian rupa seolah-olah oleh pemerintah komunis dengan sistem Stalinis sudah menguasai Indonesia. Padahal, jelas betul, bahwa tak pernah semenit pun komunis berkuasa di Indonesia sebagai sistem politik, lengkap dengan segala alat represi, seperti yang dikenal dalam sejarah Stalinis.

Jadi, Anda menolak adanya paham yang berkembang pada waktu itu, yang menjadikan politik sebagai panglima yang menentukan isi kesenian dan kesusastraan?

Tidak satu kali pun. Itu bukan kenyataan politik, tapi lebih merupakan refleksi dari polarisasi politik. Kaum Manikebu itu sampai sekarang selalu mengatakan Sukarno itu diktator. Kalau Sukarno itu diktator, tentu ada kediktatoran sebagai sistem. Sekarang, saya tantang orang Manikebu atau bekas Manikebu untuk menggambarkan kepada generasi baru sistem kediktatoran rezim Sukarno.

Kediktatoran memang tidak diterapkan sebagai sistem. Tapi, bagaimana dengan pelaksanaan pemerintahan sejak era Demokrasi Terpimpin yang berbau diktatorial?

Mari kita gambarkan. Sepanjang periode 1959-1965 ada paralel kekuasaan di dalam negara. Ada ABRI dengan Undang-Undang Darurat Perang, atau penguasa perang Jenderal Nasution, ada presiden, dan ada partai-partai dan parlemen yang dikurangi Masyumi dan Partai Nasional Indonesia (PNI) karena dilarang. Konteks ini selalu dibikin kabur, seolah-olah ada diktator bernama Sukarno yang mampu menghitam-putihkan segala perbuatan, seperti melarang Masyumi, melarang PNI, memenjarakan Sjahrir, membredel koran Pedoman dan Abadi. Itu semua ada dalam literatur asing.

Loh, bukannya semua itu ada dalam catatan sejarah?

Saya ringkaskan saja. Sekarang, paling baik bertanya pada saksi mata yang masih hidup. Jenderal besar Nasution, suatu ketika sebagai saksi mata, tolong tanyakan padanya adakah kediktatoran Sukarno. Kalau ada, apa kedudukan ABRI dan Jenderal Nasution dalam kediktatoran tersebut? Apakah bisa Sukarno main tangkap Sjahrir atau Natsir dan mencabut izin Pedoman dan Abadi? Nasution akan sangat berjasa kalau sekarang membuka tabir masa lalu itu. Sitor tidak perlu menjawabnya.

Kenapa Anda harus “meminjam” mulut Jenderal Nasution untuk mengatakan semua itu?

Karena dia masih hidup dan tahu dengan baik banyak hal. Saya tidak menganggap Sukarno pernah tiranis. Menurut saya, Sukarno justru menjadi korban sejarah terbesar dalam hal character assassination. Pada 1956-1957 itu, suasana negara benar-benar seperti setahun lalu (1998). Negara ini tercerai-berai. Dan terang-terangan ada intervensi luar yang disambut di dalam negeri. Maka, berlakulah UU Darurat. Segala sesuatu, seperti mencabut media, melarang partai, membubarkan partai, berdasarkan UU Darurat. Dan sekarang, saya ingin tahu penilaian Nasution, apakah perbuatan Sukarno itu tiranis.

Itu satu soal. Sekarang, tentang peran Anda sebagai seniman yang dekat dengan presiden dan kekuasaan pada waktu itu. Kenapa Anda tidak bersuara saat Manifes Kebudayaan diberangus?

Kenapa Sitor tidak bersuara? Detik itu saya menyayangkan peristiwa tersebut. Tapi waktu itu saya dalam situasi politik, suara saya adalah polemik politik. Saya memimpin Lembaga Kebudayaan Nasional dan anti-Manikebu. Dan bagi saya, sampai sekarang, penandatangan manifes itu isinya hanya “bunga-bunga” saja. Tapi intinya adalah perbuatan politik murni.

Itu terlalu menggeneralisasi. Bukankah ada di antara penandatangan Manifes Kebudayaan itu yang betul-betul ikhlas memperjuangkan kebebasan kreativitas?

Pasti ada. Tapi, perbuatan itu, penandatanganan itu an sich (semata-mata) dari Sabang sampai Merauke, betul-betul suatu tindakan politik.

Anda masih yakin begitu sampai sekarang?

Masih. Dan kalau saya balik pertanyaannya: mengapa para anggota Manifes pernah melakukan tindakan, selain ucapan individual tentang karya Pramoedya yang dilarang?

Wiratmo Soekito pernah mengatakan bahwa ia menulis surat kepada Jaksa Agung. Di surat itu ia menyatakan tindakan melarang buku itu tidak baik.

Oke. Hebat si Wiratmo itu. Tapi, kenapa Wiratmo tidak mengajak lagi tim lama (penandatangan Manifes Kebudayaan—Red.) untuk membikin tanda tangan menuntut, demi demokrasi Orde Baru, bahwa tidak baik melarang-larang karya sastra? Pernahkah mereka melakukan itu? Tidak. Secara individual mereka hanya bilang, “Oh, saya tak setuju Jaksa Agung melarang ini-itu.” Pertanyaan di atas terpaksa saya jawab sendiri. Sebab, mereka tahu betul bahwa mengumpulkan tanda tangan untuk aksi begitu adalah perbuatan politik. Dan Soeharto akan menilainya sebagai perbuatan politik.

Itu sekadar tafsiran atau benar-benar sudah ada tanya-jawab dengan mereka?

Itu tafsiran saya sekarang. Tapi akan saya pertahankan sampai ada jawaban mereka. Mereka betul-betul tunduk dan mendukung politik Orde Baru Soeharto dengan cara-caranya sendiri.

Mengapa Anda begitu keras mengkritik orang-orang Manifes Kebudayaan yang mendukung Orde Baru? Apa bedanya dengan Anda yang dulu amat mendukung Bung Karno melalui Lembaga Kebudayaan Nasional yang Anda pimpin?

Bedanya? Sebagian Manikebu mengaku tidak berpolitik. Sedangkan saya tidak munafik mendukung Bung Karno. Itu pengalaman sejarah bagi saya. Delapan tahun lebih saya dipenjarakan Orde Baru. Tetapi saya tidak lantas mengatakan, saya tidak berpolitik dan tidak mendukung Bung Karno.

Adakah yang Anda sesali dari perseteruan dengan para seniman Manifes Kebudayaan dari masa 1960-an?

Tidak ada sama sekali. Dan tidak sekali pun.

Lalu mengapa Anda minta maaf dalam pertemuan dengan Rendra dan Goenawan Mohamad dalam sebuah diskusi di Studio Oncor, Cipayung, pada 1993?

Saya minta maaf kepada orang-orang seperti Goenawan, Arief Budiman, Rendra—tidak kepada yang lain. Saya menghargai Goenawan karena saya baru mengerti bahwa dia tidak munafik dan betul-betul liberal. Soal maaf itu, dalam bahasa Inggrisnya, I feel sorry. Jadi lebih pada nuansa menyesalkan apa yang terjadi.

Permintaan maaf Anda disiarkan media massa keesokan harinya dan Anda marah. Apa ada yang menekan— misalnya kawan-kawan dari Lekra atau LKN—sehingga Anda kemudian “meralat” penjelasan soal itu?

Itu prasangka paling konyol. Mau minta maaf apa tidak, kan itu urusan saya. Siapa menekan? Apa kepentingannya? Pramoedya (Lekra), misalnya, sampai sekarang tidak pernah mempersoalkan hal itu dengan saya.

Nah, dalam hubungan dengan Pramoedya A. Toer, Mei lalu, dalam wawancara dengan TEMPO ia berpendirian orang yang tidak setuju dengan Bung Karno pada waktu itu harus minggir. Bagaimana pendapat Anda?

Saya kurang paham maksud Pram. Saat itu, dunia retorika ada dalam situasi yang keruh. Semua pihak—pejabat, ABRI, partai politik—mengatakan setuju dengan Sukarno. Dalam konteks itu saya bayangkan Pram ngomong, “Yah, jangan pura-puralah. Kalau tidak setuju minggir. Kalau melawan, melawanlah terang-terangan.” Saya mencoba menganalisis hal ini dari struktur kekuasaan.

Sampai sejauh mana para seniman harus mufakat dengan kekuasaan di bawah Sukarno pada saat itu?

Ini pertanyaan menarik. Menurut saya, tidak ada. Pelarangan musik ngak-ngik-ngok (Koes Plus) itu adalah insiden. Melarang Manikebu, yang buat saya dalam konteks politik bukan sastra, juga insiden. Itu bukan sesuatu yang terorganisasi melalui para agen polisi rahasia atau polisi pikiran. Secara pribadi saya berpendapat, Sukarno sangat liberal dalam gagasan seni.

Lalu, bagaimana penjelasan tentang tekanan terhadap para seniman Manifes Kebudayaan?

Mereka punya bayang-bayang bahwa komunisme akan menang dengan bantuan Sukarno. Mereka takut akan pikiran mereka sendiri. Bayangan, bahaya komunis itu kan cekokan dari Perang Dingin yang dilakukan dengan segala cara. Banyak orang yang takut atau ditakut-takuti dengan cara seperti itu.

Masa? Tulisan-tulisan dalam lembaran Lentera asuhan Pramoedya dalam harian Bintang Timur—koran berhaluan kiri—pada 1960-an itu kan kerap mengganyang para seniman Manifes Kebudayaan?

Ya. Tapi kalau direfleksi kembali, itu aksi-reaksi yang muncul dari dua pihak yang sama-sama ketakutan. Orang Manikebu takut pada bayangan komunisme. Sementara itu, orang macam Pramoedya galak ngomong karena bayangan bahaya fasis militerisme.

Tentang kegiatan kesenian. Apakah aktivitas politik berpengaruh terhadap proses kreatif Anda?

Saya gembira kalau karya saya dinilai. Kadang-kadang orang bingung karena saya seperti hanya aktif berkreasi pada 1953-1954. Ide-ide membanjir. Drama, puisi, dan cerita pendek. Saya dapat hadiah sastra dari Badan Musyawarah Nasional. Setelah saya keluar dari penjara (1978), Dewan Kesenian Jakarta memberikan hadiah sastra. Pada 1960-an, sembari berpartai, saya terus menulis, antara lain bermacam-macam sajak. Ada sajak persembahan dan sajak pesanan. Sejak awal saya bisa dipesan untuk menulis sajak. Jadi, bagi saya, menulis itu tidak bergantung pada suasana dari dalam (hati).

Beberapa pengamat menilai, puncak kreativitas Anda ada dalam kumpulan sajak Surat Kertas Hijau. Setelah itu kreativitas Anda menurun karena kegiatan politik. Benarkah demikian?

Dalam karya kreativitas, Prof. A. Teeuw dari Belanda pernah berkata, “Setelah aktif dalam politik, karya Sitor menurun dan mengecewakan.” Penyair Taufiq Ismail juga menyebutkan hal yang kurang lebih sama, “Sitor yang begitu saya junjung tinggi waktu keluarnya Surat Kertas Hijau terus jadi rusak karena politik.” Penilaian ini, menurut saya, bukan saja tidak ada dasar ilmiahnya, tapi juga bodoh.

Mengapa? Anda kecewa karena dikritik?

Sebab, semua orang ini tidak bisa membuktikan hubungan sebab-akibat antara berpolitik dan berkreativitas seni. Kalaupun mutu saya sebagai penyair itu mundur, politik jangan dibawa-bawa. Sebab, mungkin kreativitas saya memang sudah beku atau mandul.

Apakah Anda setuju dengan pendapat yang menyebutkan sajak-sajak Anda pada era 1960-an sangat berbau propaganda ?

Dalam sejarah sastra dan budaya, faktor-faktor negatif terhadap penciptaan justru melahirkan banyak karya empu. Jadi tidak alasan untuk mengatakan yang jelek-jelek. Akhirnya saya kembalikan semua itu kepada kreativitas sendiri. Pada 1960-an, saya banyak menulis sajak, tapi disimpan oleh Ajip Rosidi. Begitu diterbitkan oleh Ajip Rosidi, ternyata cukup menyentak.

Pada era 1950-an, banyak sajak Anda yang memukau tentang cinta dan dosa. Tapi, pada awal 1960-an ketika pulang dari Cina, Anda mulai menulis sajak yang memuji-muji komunis….

Kalau memuji-muji itu dalam arti menulis sajak, saya gagal. Tapi, dari kunjungan ke Cina itu, saya mengaku hormat terhadap revolusi mereka. Seperti saya juga mengharapkan mereka menghormati revolusi Indonesia.

Mari kita pindah ke pengalaman penjara. Apakah ada semacam dendam kepada Orde Baru karena Anda dipenjarakan tanpa surat penahanan, pemeriksaan, dan pengadilan?

Tidak. Karena saya seorang aktifis politik. Yang terjadi selama delapan tahun itu, saya pandang sebagai risiko berpolitik.

Apa yang Anda lakukan selepas dari Penjara Salemba?

Selepas dari penjara, saya mendapat status tahanan rumah,kemudian tahanan kota (1976-1978). Saya belum punya kartu tanda penduduk, masuk dalam lingkungan eks-tahanan politik, dan belum bisa mencari pekerjaan. Saya dan keluarga tinggal di daerah Karet, Jakarta Pusat. Keadaan kami sangat miskin. Baju hanya di badan. Rumah kami hanyalah gubuk yang atapnya sering bocor.

Bagaimana penerimaan teman-teman seniman?

Macam-macam. Suatu ketika, setelah menjadi tahanan kota, saya berobat ke Rumah Sakit Cikini. Di depan Taman Ismail Marzuki, karena melihat poster berita pameran teman lama saya, pelukis Nashar, saya mencuri-curi masuk. Akhirnya, saya masuk dan bertemu banyak teman lama. Ajip Rosidi, Ketua Dewan Kesenian Jakarta waktu itu, mengajak saya ke kantornya. Saya diundang makan dan minum. Banyak makanan enak di sana. Saya kemudian bilang kepada Ajip, “Saya senang saja dihargai, tapi kalau lantas karena itu kamu jadi kesulitan, tidak usahlah.”

Bagaimana dengan keluarga?

Dengan istri pertama saya, Teo Minar Gultom, kami memperoleh enam anak. Istri saya sudah lama sekali menderita. Nah, setelah keluar penjara, saya banyak mendapat kunjungan di rumah. Dan itu membuat istri saya makin menderita. Dia bilang, “Begitu kau pulang, orang-orang itu menunjukkan mukanya ke sini. Waktu kau dipenjara, tak seorang pun yang datang ke sini.” Dari segi ekonomi kami juga menderita. Sebab, jangankan waktu di penjara, pada masa bebas pun, saya belum pernah memiliki gaji teratur setiap bulan.

Apa yang Anda lakukan untuk memperoleh nafkah setelah bebas?

Saya tidak bisa bekerja. Anak perempuan saya yang bekerja dan memberikan nafkah. Ada bantuan seperti pakaian dan uang dari teman-teman seniman. Guntur Sukarnoputra berkunjung ke rumah. Ia memperbaiki rumah kami sehingga gubuk itu atapnya tidak lagi bocor. Pada 1977, Adam Malik (waktu itu menteri luar negeri) memanggil saya ke kantornya di Jalan Diponegoro. Dia minta maaf atas apa yang terjadi dan minta apa yang menimpa Bung Karno (oleh Orde Baru) tak usah dibicarakan lagi. Dia kemudian memberi bantuan Rp 250 ribu, untuk enam bulan. Saya dan Adam Malik punya hubungan pertemanan yang khusus.

Apa yang Anda lakukan antara 1976-1981 sebelum Anda mengajar di Leiden, Belanda?

Pada 1978, saya diminta membantu Prof. Anton Moeliono untuk membentuk tim penyusun Kamus Manajemen untuk LPPM di Menteng Raya. Saya diminta dalam proyek, bukan menjadi pegawai tetap. Di situ saya berstatus sebagai konsultan bahasa. Kemudian ada tawaran mengajar bahasa di Leiden. Sudah 10 tahun saya bekerja di sana.