0 Mendiagnosa Kritik Sastra Mutakhir

Hasnan Bachtiar *
Sastra-indonesia.com

“Don, adone djongkong, djongkong ijo godonge senthe. Ati-ati riko nompo omong, omong manis mesti katute.”

Potongan syair manis di atas didapat dari “kumpulan” lagu-lagu Osing yang bertajuk “Podho Nginang.” Penulis hanya terlupa siapa pengarang “asli” syair tersebut. Terjemahanan bebasnya kurang lebih, “Adonan kue djongkong, kue djongkong hijau itu terbalut daun senthe. Hati-hati kita semua menerima perkataan, perkataan manis pastilah membuai.” Perlu diketahui bahwa, artikulasi sastrawi ini memiliki makna yang terpaut erat dengan persoalan politik, verifikasi ilmiah dan kejujuran intelektual. Karena itulah, sepanjang tulisan ini secara lugas akan membahas tentang persoalan sastra dan kejujuran intelektual.

Tulisan ini merupakan kritik. Kritik yang dimaksud, adalah kritik sastra sekaligus kritik pemikiran dan filsafat. Fokus pembicaraan yang diajukan, menyangkut teks yang bertajuk, “Sastra Versi Iklan Kecap Indonesia” (2012) yang ditulis oleh kritikus Nurel Javissyarqi. Meskipun demikian, untuk kelengkapan bahan kritik, disertakan pula pemikiran-pemikiran dari Dami N. Toda, A. Teeuw, Ignas Kleden dan Sutardji Calzoum Bachri, sebagai wacana utama.

Konsepsi kritik ini memanfaatkan analisis multidisipliner, khususnya ilmu-ilmu dalam disiplin humaniora. Untuk mempermudah analisis, maka penulis mencoba menjadikan segala bentuk teks dan pemikiran sebagai bagian dari wacana (discourse). Kendati demikian, tulisan ini murni interpretasi terhadap teks-teks kritik dan sastra, maupun pemikiran yang terhampar di hadapan penulis. Karena itu sejak awal, menghendaki segala permakluman atas perbedaan-perbedaan pandangan menyangkut gagasan yang diajukan. Persoalan pokok yang menjadi tema utama adalah, “Apa itu kritik sastra mutakhir?”

Apa itu kritik sastra mutakhir? 

Sesungguhnya tidak ada yang paling “mutakhir” dalam gagasan kemutakhiran yang ditawarkan. Bahkan secara filsafati, ide “mutakhir” adalah cacat yang tampak di permukaan. Inilah pijakan awal tatkala membincang setiap pembakuan ide tertentu.

Pelbagai istilah operasional dalam pemikiran, hanyalah alat yang membantu manusia untuk mempermudah dalam menganalisis. Meskipun dalam pelbagai aspek, kerapkali menggunakan konsepsi filsafati tersebut dengan cara yang berbeda. Mungkin benar, salah satu penyebabnya adalah keberbedaan penafsiran (multi-interpretif) di antara para penulis. Belum lagi bahwa, konstruksi sosial dan kebudayaan turut menambah bobot keberbedaan tersebut. Secara lebih jauh dalam psikoanalisa, dimensi biologis yang paling natural dari manusia (id), emosi-hasrat yang paling pribadi (ego) dan penghayatan individual akan kehidupan (super ego), membentuk adanya kepastian pluralisme daya dalam interaksi di antara subyek-subyek. Ini pembicaraan horisontal.

Sementara dalam ruang vertikal, yang materiil dan yang ideal (manusia dan alam), dilengkapi oleh struktur hidup yang disebut dengan istilah “waktu”. Dalam buku Essai sur les données immédiates de la conscience yang ditulis oleh Henry Bergson, telah dipertimbangkan hadirnya ide durée yang dalam bahasa Indonesia, kurang lebih bermakna “lamanya” atau waktu yang psikis. Secara eksistensial, waktu ini yang ambigu ini memang ada dan hadir. Persoalannya, dapatkah istilah “mutakhir” yang memiliki kata dasar “akhir” yang bermakna purna, ter-kini, terikat oleh waktu yang paling sekarang, benar-benar menjumpai eksistensinya yang hakiki?

Sebelum para ilmuwan eksistensialis seperti Heidegger, Jaspers dan Kierkegaard terlibat dalam diskusi dalam mimbar akademik, Gabriel Marcel dalam karangannya yang berjudul Position et approches concrètes du mystère ontologique (1933) telah menegaskan adanya keunikan persoalan kehadiran ini. Kira-kira mirip seperti Bergson, hanya manusia yang insyaf dan menyadari-lah yang memahami waktu kaitannya dengan ketidakmungkinan yang paling pasti untuk merumuskan apa yang dimaksud dengan kekinian dan kedisinian.

Sampai di sini, berarti ada dua gagasan menyangkut waktu. Pertama, waktu mengada sebagai dirinya sendiri (being in itself), sedangkan yang kedua, waktu hadir dalam benak kesadaran kemanusiaan atau menjadi hal yang fenomenal (terra in cognita). Kedua hal ini menjadi pembicaraan khas dalam metafisika. Seperti misalnya, perbedaan istilah science dan knowledge dalam bahasa Inggris, atau ilmu dan pengetahuan dalam bahasa Indonesia. Bila dihubungkan dengan hakikat “kebenaran” sebagai suatu hal yang senantiasa dicari, maka science (ilmu) itu mengada, sementara knowledge (pengetahuan) menyaratkan adanya dimensi kesadaran agar hadir di tengah-tengah cogito manusia. Bila yang pertama sudah dalam kodratnya sebagai hal yang metafisis, sedangkan yang kedua, memiliki potensi tergambar dalam ruang metafisika tatkala manusia mencoba mencandra apa yang dimaksud dengan “kebenaran” yang hendak diketahui.

Persoalan ini terangkum secara jernih dalam catatan Husserl sebagai tokoh fenomenologi dan Sartre sebagai pemikir eksistensialis. Mengikuti struktur filosofis dalam buku Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie (1913) yang ditulis oleh Husserl, maka “waktu” itu sendirilah selaksa mentari yang bersinar menyinari semesta yang penuh harap akan terang dunia. Hakikat tentang waktu akan sampai kepada manusia, bila manusia berlapang dada untuk mengetuk dan membuka pintu “ego transendental”, sehingga ketidakmungkinan mengisi ruang-ruang kemungkinan dalam ruang batin intelegensia. Tampillah kemudian apa yang dimaksud dengan visualisasi tentang waktu (Vergegenwärtigung). Membenarkan kesadaran akan waktu dengan cara yang berbeda, Sartre dalam L’être et le néant. Essai d’ontologie phénomenologique (1943) berpendapat bahwa, sesungguhnya penyebutan akan kebenaran waktu itu sama halnya dengan mengatakan keberadaan diri kita sendiri. Waktu itu hadir, hanya untuk “diidamkan” bahwa hal itu benar-benar hadir dalam diri (waktu) itu sendiri. Karena kehadirannya diinginkan, maka “atas ketidakmampuan manusia” sebenarnya itulah “tindakan kreatif” oleh setiap penulis sendiri (être pour soi). Inilah kesenyapan metafisika, yang senantiasa menjadi misteri.

Sementara dari sini, belum ada satu pun yang sedemikian gegabah mengatakan bahwa metafisika benar-benar diketahui, dikuasi atau sebaliknya, metafisika dihancurkan sejak dalam hakikatnya. Nietzsche berpendapat bahwa atas segala kekurangan manusia inilah, semestinya kita menaruh hormat atas fenomena nihilisme. Bukan berarti semua kebebasan diperkenankan, namun secara arogan menisbatkan diri sebagai satu-satunya pemangku kebenaran, bukanlah contoh yang dapat dipercaya, bahkan itu berarti, mempertontonkan keruntuhan gagasan yang sejak awal salah. Sekali lagi, apapun itu, pembakuan bukanlah hal yang dapat diterima. Dengan mengapresiasi gagasan ini, Michel Foucault dan Derrida secara konsisten menerapkan dalam karya-karya filsafatnya.

Kendati demikian, kerap kali ditemukan beberapa kesalahan pembacaan di antara para ilmuwan yang gagal memahami nihilisme dan dekadensi Nietzsche, kuasa, seni dan dekadensi Foucault, serta metafisika, logosentrisme dan dekonstruksi Derrida. Resiko bahwa semua manusia niscaya tidak sempurna, dekaden, selalu ingin berkuasa, tidak sepenuhnya menangkap metafisika, meninggikan bahasa lisan, memanfaatkan bahasa tulis dan sebaliknya, secara misterius, manusia sekaligus memiliki kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk bersikap kritis, termasuk kepada dirinya sendiri. Semoga pembaca memiliki toleransi yang tinggi dan menyadari sepenuhnya bahwa setiap pembakuan, justru menunjukkan cela diri.

Dalam konteks filosofis ini, kritikus yang mempromosikan beberapa nama-nama asing dalam khazanah kritik sastra Indonesia, tentu memiliki haknya untuk mendapatkan toleransi tersebut. Hanya masalahnya, secara tidak sadar mungkin, ketika memperkenalkan nama Roland Barthes misalnya, ia sengaja melupakan segala gagasan cemerlang Barthes. Salah satu yang paling menonjol adalah penemuan tentang Le degré zéro de l’écriture (1953). Peneliti mitos ini hendak mengumumkan langkah yang arif untuk melepas segala tendensi ideologis ketika memulai menulis suatu karya. Tentu saja ini hal yang mustahil. Bahkan, seorang filsuf sosial Jerman, Karl Mannheim dalam “Ideologische und soziologische Interpretation der geistigen Gebilde” (Jahrbuch für Soziologie, 1i, 1926) menganggap tidak pernah ada netralitas. Semua pengarang tentu saja utopis ketika menulis pengetahuan tertentu, tidak terkecuali Barthes dan Teeuw. Kendati demikian, sangat perlu dimaklumi sekiranya ada promosi kearifan oleh Barthes yang disampaikan secara kurang arif oleh komentatornya,

“Teori sastra telah berkembang dengan pesat pada paruh kedua abad ke-20 ini, sehingga teori-teori lama tidak dapat diandalkan lagi untuk membaca dan memahami karya sastra. Di Indonesia teori-teori mutakhir ini jarang dikenal atau hanya sedikit diketahui orang. Akibatnya, teori sastra Indonesia sering ketinggalan zaman.” (Kumpulan esai A. Teeuw, “Membaca dan Menilai Sastra,” 1983).

Belum lagi bahwa Roland Barthes pernah mengajukan ide “kematian pengarang”. Dalam karya L’empire des signes (1970) dengan penuh kehati-hatian, Barthes mengingatkan kepada setiap penafsir bahwa, tidak ada tafsir yang paling baku di mana pun. Seolah ingin mengungkap bahwa, kita ini adalah manusia-manusia yang papa, bukan Tuhan. Sayangnya, penetapan adanya “teori mutakhir” yang seolah meninggikan gagasan Barthesian, justru tersaji secara diluar dugaan. Kata-kata, “Di Indonesia teori-teori mutakhir ini jarang dikenal… Akibatnya, …sering ketinggalan zaman” menunjukkan betapa kita harus memaklumi adanya alpa terhadap gagasan yang merasa tinggi, sekaligus mencoba merendahkan yang lain.

Implikasi diskursif ini tentu saja menghampiri beberapa pemikiran sastra lainnya. Aliran dekonstruksionisme sastra mantra Sutardjian kiranya perlu dipertimbangkan lagi bila hendak disebut sebagai sastra mutakhir. Arif Budi Wuriyanto (2012) dalam salah satu sesi kuliahnya menyampaikan bahwa, Sutardji dengan mantranya, mengidamkan gerak kembali kepada semesta, kembali kepada alam dan asal-muasal kelahirannya, sebelum makhluk. Tandasnya, itulah bentuk syukur yang diekspresikan melalui lantunan sajak-sajak yang tidak berpola, murni dan bebas. Dengan demikian, segala kekayaan dalam karya “O Amuk Kapak” (1981) adalah kesadaran akan kepapaan yang sangat manusiawi. Dengan kata lain, itulah cara Sutardji memahami diri dan Tuhannya dengan sangat religius. Hanya saja, sekali lagi, ketika pembakuan terjadi atau ada praktik kategorisasi terhadap gagasan tertentu, termasuk pengukuhan “dekonstruksionisme” berarti, ia tak lebih dari sekedar penyelewengan sastra mantra Sutardji itu sendiri. Anehnya, barangkali hal ini terjadi juga dalam teks kritik, “Isyarat: Kumpulan Esai” (2007) yang “selesai” ditulis oleh Sutardji. Ada kondisi di mana Sutardji sebagai penyair dan kritikus sastra. Dalam kompleksitas ini, Ignas Kleden sebagai kritikus Sutardjian, belum secara detil mengamati peluang-peluang cela atas gagasannya sendiri.

Kiranya tidak terlalu salah bila penulis menyebut bahwa, ke-“mutakhir”-an hanyalah angan-angan belaka. Keputusan ini menuntut para kritikus untuk memeriksa pemikiran-pemikiran sastra di sepanjang sejarah bangsa ini. Persoalannya, pembacaan akan dilakukan terhadap substansi pemikiran (epistemé) yang paling pelik sejak zaman dahulu, ataukah keragaman pemikiran berdasarkan waktu yang paling menginjak kesekarangan? Misalnya saja, apakah pemikiran sastra W.S. Rendra sudah cukup mutakhir, ataukah sebagai karya sastra yang usang?

Di titik inilah kiranya, kita justru harus mengapresiasi kerja keras A. Teeuw, Sutardji dan Ignas Kleden. Pasalnya, dengan menghadapi tantangan-tantangan pemikiran yang sangat segar, akan melatih setiap kritikus untuk lebih bersungguh dalam membaca sekaligus mengasah kearifan yang dimiliki. Di lain pihak, Nurel Javissyarqi yang terus-menerus berkarya dan konsisten dengan pendiriannya, dalam posisinya sebagai kritikus telah mengajarkan ketajaman kritik. Dalam buku “Trilogi Kesadaran” (2006), Nurel sudah sedemikian gencar melancarkan kritik-kritik yang berbobot terhadap konservatisme pemikiran sastra. Dogmatisme, baik dalam sastra klasik (sastra daerah), maupun sastra kontemporer, bukanlah hal yang perlu untuk dibanggakan. Begitu pula pada bentuk konservatisme lainnya seperti nativisme, estetisme, narsisme, dekonstruksionisme dan lain sebagainya.

Pada akhirnya, penulis mengajukan bahwa gagasan “kritik sastra mutakhir” itu bermasalah. Karena itu, kendati manusia tidak pernah lepas dari masalah, seorang kritikus yang baik tidak akan mudah terpukau oleh komentar atau kritik yang manis begitu saja (omong manis mesti katute). Sebaliknya, ia juga akan bersikap dewasa ketika menghadapi kritik tajam, karena jiwanya yang kokoh. Tulisan ini hanyalah sekedar diagnosa (verifikasi ilmiah) terhadap pemikiran sastra dan kritik sastra, yang berusaha dengan segenap hati untuk jujur secara intelektual, tanpa “katut” (turut, semena-mena) pada istilah-istilah yang membuai seperti “mutakhir” dan lain sebagainya. Dengan demikian, silahkan membaca karya sastra apa pun, dari mana pun, termasuk Serat-Serat Ronggowarsito atau puisi-puisi Eropa kontemporer tanpa rasa sungkan dan khawatir.[]

*) Hasnan Bachtiar, Peneliti filsafat di Pusat Studi Islam dan Filsafat (PSIF) UMM
Dijumput dari:  http://sastra-indonesia.com/2012/11/mendiagnosa-kritik-sastra-mutakhir/

MARX, NIETZSCHE, & IDEA OF HISTORY

Daya NegriWijaya

Dayawijaya15@yahoo.com

University of Sunderland, UK

Professional historian will agree that history is difficult to define. The word “history” is in fact used to mean different things; not only past events, but also the methods that are used to discover what they were and what has been written about them (Sturley, 1969, p.1). It is believed that history is a future in medieval European era because history is used to teach people in order to have basic understanding of their religion. Mankind compete to have many merits from god and tend to obey the rule of church as the hand of god before the judgment day to heaven and hell. In this era, religion determined all aspect of life not only the throne of kingdom but also the man’s way of thinking, such as the church believed that the world was flat and people tended to obey this rule, if they disobeyed the rule, they placed to the hell. The dogma of church had determined human consciousness. People ignored their life and felt useless. It made crowded and the church used this circumstances for their importance just like indulgences practices. The sense of humanity appeared because of this chaos. There were some great men introduced this idea to the world, both of them were Karl Marx and Friedrich Nietzsche. They believed that human was the centre of everything and their attempt of it, called modernity (Childs, 2000, P.16).

Modern man believed that history was the human activities of past, just like Marx, he learned history to have the archetypal of the past event and predict the future. Hence, Nietzsche argued that people tend to remember and forget in the best time. He believed that people should take good things of history and did not repeat their mistakes to be better in the future. However, R.G. Collingwood (1989) & P. Gardiner (ed. 1959) have studied the idea of history from the time of Herodotus till present day but it was a little information about Marx’s perspective and Nietzsche’s idea remain unstudied. The lack of such information represents a gap in our knowledge of history idea. Although both of two men are not historian but it is so interesting to elaborate both of their Marx’s & Nietzsche’s views of history especially in term of meaning, approach, and goal of history.

This study tends to use history of ideas approach that is revealed the emergence and the end of ideas in changes (Gordon, n.d). Furthermore, the founding father of history of ideas, Arthur O. Lovejoy (1940) introduced history of ideas as unit-ideas which was explaining the stable mind and the task of historian was to explore the emergence and the end of ideas historically. The unit ideas of Lovejoy’s concept was concerned were of many varieties. In one listing he mentioned: “types of categories, thoughts concerning particular aspects of common experience, implicit or explicit presuppositions, sacred formulas and catchwords, specific philosophic theorems, or the larger hypotheses, generalizations or methodological assumptions of various sciences” (Mandelbaum, 1983, p.199). But, the unit-ideas had a critic from Quentin Skinner (1969) who argued the history of ideas should be emphasizing on cultural context in text that was the medium of ideas which was elaborated comprehensively. The author will conceive all of approaches to have a good understanding of history ideas in Marx & Nietzsche perspectives.

Karl Marx who the famous thinker from modern age was a brilliant thought of economy, politics, philosophy, and history. He proved that history was not a rival of philosophy or political science but it’s a house in which they dwell. It was the cement that holds together all the studies relating to the nature and achievement of man (Sturley, 1969, p.7). He was inspired by GWF Hegel, who was well known with the idiom of professor from the other professors, in term of dialectical and speculative history. But, he did not follow Hegel’s perspective of dialectics because in his observations, there were a lot of social beings especially capitalism and economical activities influence the consciousness of man. He was really against capitalism and tended to give solution to make prosperous society in term of communism through speculative history. He read a lot of books and learned that how the past composed the present and the future of society. He found the archetypal development of society from the ancient time which had a character of communalism to at present day with capitalism and his finding was sovereignty of economy explained the mode of production of material life influenced the process of social, political, and intellectual life. It means it is not consciousness of men that determines their existence, but their social existence that determines their consciousness (Elley, 2003, p.63). It can be argued that Marx’s thought of history is changes and the main change is economy especially forces of production and its relations. Furthermore, Singer (2000, p.57) pointed that Marx saw history as the progress of the real nature of human beings satisfying their wants and exerting their control over nature by their productive activities.

Deeply, there are two cores theory of Marx on dialectical materialism and historical materialism. Furthermore, Sturley (1969, p.28) explained that dialectical materialism was the concept, which was derived from Hegel, explaining every idea or thesis having a clash with another idea or antithesis and out of the conflict between them a new synthesis will arise, so on. Marx criticized Hegel’s idea that it is not ideas or spirit but also the production of the means to support life which provides the key to an understanding of history. For Marxist the main motor of change under capitalism was class conflict. Such conflict was considered to be structural and endemic, a permanent and irreducible feature of social life under capitalism, based in the unavoidable antagonism of mutually incompatible, collectively organized class interests (Eley, 2003, p.66). Marx also described the stages in development of society which was influenced by forces of production or economic activity, called historical materialism; the fifth stages consisted of (1) primitive, communal society; (2) slave-owning society; (3) feudal society; (4) capitalist society; and (5) socialist, leading to a communist society, which would complete the cycle and the dialectical process (Sturley, 1969, p.29). Eley (2003, p.65) explained that in the scheme of history, human society advanced from lower to higher stages of development, demonstrating ever-greater complexity in the form of organization of economic life and making possible the eventual replacement of material scarcity by material abundance. The primary context for this thinking was the urban-industrial transformation of European society directly observed by Marx.

It can be clearly seen that the goal of history in Marx’s perspective is socialism, when the productive forces the state will be adequate to provide a good life for everyone, society will be classless, there will be no exploitation of man by man and their needs will prevail. Hence, Singer (2000, p.56) stated that Marx’s idea of the goal of world history was different from Hegel’s view. He replaced the liberation of mind by the liberation of real human beings. The development of mind through various forms of consciousness to final self-knowledge was replaced by the development of human productive forces. The way is to have a good history which can predict the future; it needs an approach to learn history effectively. Eley (2003, p.65) described two majors of Marx’s thought in approaches to history: its progressivism theory of history based on ascending base and superstructure model of social causality; and its ascription of meaningful historical change to the conflicting interests and collective agency of social classes and its sense of itself as a science of society.

First, economical structure of society was in conditioning everything else, including the possible forms of politics and law, institutional development, and of social consciousness and belief. The commonest expression for this determining relationship was the architectural language of base and superstructure (Eley, 2003, p.66). The base & superstructure is an analogy explaining particular between determinations of x (superstructure) by y (society’s relations of production). Base is not society’s most basic element but Marx refers to the totality of the relations of production, the economic structure, as society’s foundation and superstructure is everything relate to society such as class formation, ideological structure, cultural structure, law, and politics. The clearly explanation of the relationship can be described in French Revolution which marked the victory of bourgeois over the feudal. Bourgeois revolutions as the political recognition of prior changes in society’s relations of production: the new bourgeois society which rests on entirely different foundation (from feudalism to capitalism) and on a new mode of production, had to seize power for itself; it had to snatch this power from the hands those who represented the foundering society, hence Revolution (Rigby, 1987, p.180). However, Marx was not a historian but he was really success to influence modern historiography and he proposed economic history as an approach to understand the past.  Economic history is one province of history concerned with the material underpinnings of human existence: how people make their livings, how food and goods are produced and distributed, and the sorts of societies, ways of life and institutions that different regime of production and consumption support or encourage (Hudson, 2003, p.223). Hudson (2003, p.225) also described that in Marxian approach to history adopts this position, as do some forms of modernization theory. Marxian studies of social, cultural, legal or other aspects of life in the past inevitably involve relating the nature of their subject and change in their subject over time, to the nature of the economy and shifts in the economic base of society. John Foster in his work of “class struggle in the industrial revolution” used the Marxian base/superstructure model to compare the nature of class consciousness in three English towns in the nineteenth century. He argued the economic stability of a more mature capitalism resting on the gains from imperialism.

Second, empiricism believing that knowledge coming from experience or historical phenomenon and concluded or called inductive mode was genuinely affecting Marx’s thought. It is true that for Marxist, Marxism is scientific studies of society. Sturley (1969, p.29) reported that they claim it because the laws of development of society can be discovered and applied to foretell its future course. In early twentieth century, it influenced the new forms of historical inquiry, called social history (Eley, 2003, p.67) or even Eric Hobsbawm as one of Marxist historian stated that Marxist history and social history should be seen as synonymous because it is Marxism that provides the best foundation for history of society (Lloyd, 1988, p.286). Commonly, social history refers to history of society or history of ordinary people and their strategies of coping with life. The scope of social history today developed over theme such as labour history, oral history, and feminist history (McLennan, 1981, p.112). In brief, Llyod (1988, p.287) pointed out that Marx’s approach to social history especially structural historical transformation contained three main elements. The first was a mechanism of transformation such as contradiction between the forces and relations of production. The second was a model of all the levels of society-economic structure, superstructure, and forms of consciousness. Moreover, this model posits the analytical primacy of the mode of material production. The third element was an underdeveloped conception of the relationship between conscious human action and objective structural history. The good sample of Marxist social history described in EP Thompson work of The Making of English Working Class. He wrote that he understood historical phenomenon by class which happened a lot human relationship and life (Howard, 2012).

The other man having the unique ideas of history is Friedrich Nietzsche. Nietzsche was a German Philosopher and he had an impact in Germany from 1890 to 1990 especially NAZI, Hitler, as a leader of NAZI, borrowed characters of Supermen to motivate his people to beat the other. The characters above consisted of ambition to hold the power; never satisfied; want to be better than the other; and be able to create values from his self to take an optimistic life. Just like Marx or Darwin, the social background of his life was so genuinely determined by religion. Anything in life is non-sense without god in heart and this condition make him so sad. Furthermore, Stern (1978, p.49) revealed that he began his philosophy by taking issue with the cultural situation of the German Empire of 1871 that showed people had a concern with the past, supported by a powerful tradition of historical research. However, the goal history, generally, to make people happiness but Nietzsche saw that there were a lot people who had pessimistic thinking in life over his observation to society. It made him believed that abuse of history has occurred.

In brief, nihilism and aphorism are two important concept to understand Nietzsche’s thought and philosophy. Nihilism is the term of emptying the world and especially human existence of meaning, purpose, comprehensible truth, or essential value then reconstructing the new values of art not moral values. Nihilism is one concept; people know refer to Nietzsche, to make Nietzsche brave to criticize human condition and give a solution for degradation of human condition. Also, aphorism is the term to realize his condition and his thinking. It make people consider that the truth come from experience and empirical experiments. The truth will guide people to have a happy live. Hence, Tanner (2000, p.2) pointed out that Nietzsche’s thought was his reaction to the world and his society. So, his view of history was reaction to his daily and his important work on it is “nutzen und nachtel der historie fur das leben” (on the use and abuse of history for life). People can understand why he stated that learning history encouraged people to accept and refuse life.

Nietzche (2000) believed that history is all knowledge of man in the past based on his observation of people’s thinking. Hence, for him happiness was a central of human destination. He argued that both historical and unhistorical understanding was important because they led us to remember and forget something in the right time. Furthermore, He explained the way to have happiness through the ability to forget or, to express the matter in a more scholarly fashion, through the capacity, for as long as the happiness lasts, to sense things unhistorical. Anyone who cannot set himself down on the crest of the moment, forgetting everything from the past, who is not capable of standing on a single point, like a goddess of victory, without dizziness and fear, will never know what happiness is, and, even worse, he will never do anything to make other people happy. And peopleknow how to forget at the right time just as well as we remember at the right time, that we feel with powerful instinct the time when we must perceive historically and when unhistorical. This is the specific principle which the reader is invited to consider: that for the health of a single individual, a people, and a culture the unhistorical and the historical are equally essential.

Nietzsche (2010) offered three concept of history to understand the man’s view: historical man, unhistorical man, and super historical man. Firstly, unhistorical, thoroughly anti-historical-is the birthing womb not only of an unjust deed but even more of every just deed. No artist would achieve his picture, no field marshal his victory, and no people its freedom, without previously having desired and striven for them in that sort of unhistorical condition. So he is also always without knowledge. He forgets most things in order to do one thing; he is unjust towards what lies behind him and knows only one right, the right of what is to come into being now. So every active person loves his deed infinitely more than it deserves to be loved, and the best deeds happen in such a excess of love that they would certainly have to be unworthy of this love, even if their worth were otherwise incalculably great. Nietzsche (2010) who was inspired by Darwin described the concept using an analogy of the difference between human and beast:

“.....One day the man demands of the beast: “Why do you not talk to me about your happiness and only gaze at me?” The beast wants to answer, too, and say: “That comes about because I always immediately forget what I wanted to say.” But by then the beast has already forgotten this reply and remains silent, so that the man keeps on wondering about it. But he also wonders about himself, that he is not able to learn to forget and that he always hangs onto the past. No matter how far or how fast he may run, the chain runs with him. It is something amazing: the moment, in one sudden motion there, in one sudden motion gone, before nothing, afterwards nothing, nevertheless comes back again as a ghost and disturbs the tranquillity of a later moment. A leaf is continuously released from the roll of time, falls out, flutters away—and suddenly flutters back again into the man’s lap. For the man says, “I remember,” and envies the beast, which immediately forgets and sees each moment really perish, sink back in cloud and night, and vanish forever. In this way the beast lives unhistorical...”

It can be concluded that the main difference of the both is man remember the past and beast is not. It is really different with the historical man who believes the past can determine present and future.

Historical people believe that the meaning of existence will come increasingly to light in the course of its own process. Therefore, they look backwards only to understand the present by considering the previous process and to learn to desire the future more keenly. In spite of all their history, they do not understand at all how unhistorically they think and act and also how their concern with history stands, not in service to pure knowledge, but to living. Finally, super historical man isa person who assumes such a stance could feel no more temptation to continue living and to participate in history, since he would have recognized the single condition of every event, that blindness and injustice in the soul of the man of action. He himself would have been cured from now on of still taking history excessively seriously. But, he would have learned, for every person and for every experience, among the Greeks or Turks, from a moment of the first or of the nineteenth century, to answer for himself the questions how and why people lived. Anyone who asks his acquaintances whether they would like to live through the last ten or twenty years over again will easily perceive which of them has been previously educated for that super historical point of view (Nietzsche, 2010).

Richardson (n.d.) stated that however history was learned to be a wise man but most people felt suffered because misuse of history and history belongs to the great men. Being unhistorical or historical man is not important and the important one is to have happiness. People do not need moral values because it determined people to suffer in the night. People need reconstruction of values, called nihilism, and the new values to make people happy is an art.

It is not like Marx who believe that people can understand history based on materialism and basically people make their own history, Nietzsche tended to offer historical philosophizing which is the method of examining the beliefs and ideas of a given society, primarily the beliefs and ideas of its great men (Stern, 1978, p.52). Nietzsche presented his work of historical philosophizing under the title of “history of an error” explaining how the real world finally became a fable in six stages:

1.      The real world attainable for the wise man, the pious man, the virtuous man—he lives in it, he is it. (Most ancient form of the idea, relatively clever, simple, convincing. Paraphrase of the proposition: ‘I, Plato, amthe truth.’)

2.      The real world unattainable for now, but promised to the wise man, the pious man, the virtuous man (‘to the sinner who repents’). (Progress of the idea: it becomes more cunning, more insidious, and more incomprehensible—it becomes a woman, it becomes Christian…)

3.      The real world unattainable, improvable, unprofitable, but the mere thought of it a consolation, an obligation, an imperative. (This is the old sun in the background, but seen through mist and scepticism; the idea becomes sublime, pale, Nordic.)

4.      The real world—unattainable? At any rate unattained. And since unattained also unknown. Hence no consolation, redemption, and obligation either: what could something unknown oblige us to do? (Break of day. First yawn of reason. Cock-crow of positivism.)

5.      The ‘real world’—an idea with no further use, no longer even an obligation—an idea become useless, superfluous, therefore a refuted idea: let us do away with it! (Broad daylight; breakfast; return of bon sense and cheerfulness; Plato’s shameful blush; din from all free spirits.)

6.      The real world—we have done away with it: what world was left? The apparent one, perhaps? … But no! With the real world we have also done away with the apparent one!

Even though Marx and Nietzsche is both German philosopher in modern era, they are strikingly different ideas of history in many ways. For example the meaning of history of each idea is different. Marx claims that history is social class changing, whereas Nietzsche believes that history is all knowledge of man in the past. Another difference is in their ideas of the aims of history. Marx has a decision that learning of history can predict the future of society because their activity and thought are determined by forces of production and its relations time by time, but Nietzsche has a unique idea that people should remember and forget history in the right time to have a happy live. Another difference is in their approach of history. Marx uses economic and social history to understand the past while Nietzsche observes the past with historical philosophizing.

References

1.      Child, P., ‘Modernism’ (London: Routlegde, 2000).

2.      Cortez, DNH., ‘Nietzsche, Genealogy, History’ available at http://noehernandezcortez. files.wordpress.com/2011/04/nietzsche-genealogy-history.pdf  (2011)

3.      Collingwood, RG., ‘The Idea of History’ (Oxford: Oxford University Press, 1989).

4.      Eley, G., ‘Marxist Historiography’, In Berger, S., et, al (ed.)., ‘Writing History: Theory & Practice” (London: Arnold, 2003).

5.      Gardiner, P. (ed.)., ‘Theories of History’ (New York: The Free Press, 1959).

6.      Gordon, PE., ‘What Is Intellectual History? A Frankly Partisan Introduction to A Frequently Misunderstood Field’, Available at http://history.fas.harvard.edu/people /faculty/documents/pgordon-whatisintellhist.pdf (n.d.).

7.      Howard, S., ‘Marxist Historians & Historiography’ (Lecture) University of Sunderland, Sunderland, 29 October 2012

8.      Hudson, P., ‘Economic History’, In Berger, S., et, al (ed.)., ‘Writing History: Theory & Practice” (London: Arnold, 2003).

9.      Lloyd, C., ‘Explanation in Social History’ (Oxford: Basil Blackwell Ltd, 1988)

10.  Lovejoy, AO., ‘Reflections on The History of Ideas’, Avalaible at http://www.jstor. org/ArthurLovejoy/Reflectionsonthehistoryofideas (1940).

11.  Mandelbaum, M., ‘On Lovejoy’s Historiography’, In King, P. (ed.)., ‘The History of Ideas: An Introduction Method’ (Worcester: Billing & Son Ltd, 1983).

12.  Mclennan, G., ‘Marxism & The Methodologies of History’ (London: Verso, 1981).

13.  Morris, S., ‘What Did Nietzsche Think That It Was Possible To Learn From The Past’ available at http://www.stewartmorris.com/essays/05runciman1.pdf(n.d.).

14.  Nietzsche, F., ‘On The Use And Abuse of History For Life” available at http://records. viu.ca/~johnstoi/nietzsche/history.html (n.d.) translated by I. Johnston (2010). 

15.  Richardson, J., ‘Nietzsche’s Problem of the Past’ available at http://philosophy.fas. nyu.edu/docs/IO /1174/problem_past.pdf (n.d.)

16.  Rigby, SH., ‘Marxism & History: A Critical Introduction’ (Manchester: Manchester University Press, 1987).

17.  Sinclair, M., ‘Nietzsche and The Problem of History’ available at http://www.richmond-philosophy.net/rjp/back_issues/rjp8_sinclair.pdf(2004)

18.  Singer, P., ‘Marx: Very Short Introduction’, (Oxford: Oxford University Press, 2000).

19.  Skinner, Q., ‘Meaning and Understanding in the History of Ideas’, Available at http: //www.cua.uam.mx/biblio/articulostodos/MeaningandUnder.pdf (1969).

20.  Stern, JP., ‘Nietzsche’, (London: Fontana Press, 1978)

21.  Sturley, DM., ‘The Study of History’ (London: Longmans, 1969).

22.  Tanner, M., ‘Nietzsche: Very Short Introduction’, (Oxford: Oxford University Press, 2000).

Jebakan Menghibur : Propaganda Jepang Di Hindia Belanda 1942-1945

Oleh : Ardan As’ad[1]

asad_arifin@rocketmail.com

            Masa  pendudukan Jepang meskipun hanya berdurasi 3 tahun (1942-1945) begitu membekas dalam catatan sejarah kita. Romusa adalah salah satu kata yang sering digunakan untuk mewakili serangkaian kekejaman bala tentara Dai Nippon. Para penduduk yang terlibat dalam Romusa kondisinya sangat mengenaskan. Jangankan gaji, jaminan makan, pakaian, kesehatan atau bahkan jaminan hidup tidak mereka dapatkan (Isnaeni & Apid, 2008: 6). Kebanyakan mereka yang terlibat dalam kegiatan Romusatenaganya dipakai untuk tenaga pertambangan, pertanian, pembangunan pangkalan militer, serta tidak jarang pula untuk dijadikan Jungfun Lanfu.

            Dalam artikel ini tidak akan dibahas tentang bagaimana kekejaman bala tentara Jepang pada masa pendudukan, atau membahas Romusa, melainkan membahas cara jepang memobilisasi masa lewat propaganda. Menarik rasanya menelisik ulang bagaimana strategi Jepang memobilisasi masa, apakah cukup dengan semboyan 3A? tentu saja tidak, berikut uraian strategi propaganda pemerintah pendudukan Jepang.

KEDATANGAN JEPANG

            Gelombang Pertama Kedatangan orang Jepang ke Indonesia (Hindia Belanda) adalah kedatangan para Karayuki-san setelah masa kekaisaran Meiji yaitu pada 1868. Karayuki-san adalah wanita Jepang yang bekerja di bidang prostitusi. Karayuki-san pada periode tahun 1880-an sering dijumpai di Medan, Palembang, Batavia, Surabaya. Kebanyakan dari mereka ditempatkan di wilayah perkebunan atau pelabuhan yang banyak dikunjungi oleh orang-orang Belanda, setelah itu barulah disusul oleh golongan pedagang kelontong serta warga sipil lainnya (Astuti, 2008: 1-3). Keberadaan warga Jepang di Hindia Belanda semakin lama semakin bertambah banyak, karena Hindia Belanda merupakan wilayah yang cocok untuk memasarkan barang dagangan mereka.

            Keberadaan masyarakat sipil Jepang di Hindia Belanda mengalami masa-masa yang sulit ketika terjadi konflik dengan pemerintah Hindia Belanda. Saat itu jumlah nelayan dan pedagang jepang sangat banyak. Tidak kurang dari 4.000 nelayan Jepang dengan 500 perahu tersebar di wilayah perairan Hindia Belanda, keberadaan mereka sangat merisaukan pemerintah Hindia Belanda (Onghokham, 1987: 38). Ketegangan  semakin memuncak ketika secara resmi dikumandangkan perang antara Belanda dan Jepang pada 8 desember 1941. Keadaan tersebut diatas tentunya membuat warga sipil Jepang di Hindia Belanda kembali ke negara asalnya.

            Memanfaatken momentum kekalahan Belanda dalam perang melawan Jerman, Jepang kembali masuk ke Hindia Belanda. Kali ini yang datang bukanlah Karayuki-san, pedagang kelontong atau warga sipil lainnya melainkan armada militer. Pada tanggal 1 Maret 1942 tentara Jepang mendarat di tiga titik pulau Jawa yaitu di Merak (Banten), Pantai Eretan Wetan, serta  di Sragen. Tiga tempat tersebut jadi pilihan karena dianggap lemah dan lebih mudah ditaklukan (Isnaeni & Apid, 2008: 24).  Kondisi Belanda yang carut marut akibat kalah perang membuat Jepang leluasa memasuki Hindia Belanda dengan perlawanan yang tidak begitu berarti. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942 betempat di Kalijati Belanda menyerah tanpa syarat terhadap pemerinah pendudukan Jepang. Dimulaihah masa pendudukan Jepang di Hindia Belanda.

PROPAGANDA JEPANG

            Sadar akan keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) dalam mengarungi pertarungan melawan sekutu di ajang Perang Dunia II[2]pemerintah pendudukan Jepang  memanfaatkan Hindia Belanda untuk menyuplai kebutuhan perang. Bahkan, tidak jarang bukan hanya SDA saja yang digunakan tetapi juga manusia. Banyak penduduk Hindia Belanda yang ikut perang Asia Timur Raya. Diperlukan mobilisasi penduduk dalam jumlah banyak untuk memenuhi ambisi Jepang dalam perang Perang Asia Timur Raya. Salah satu cara yang tempuh adalah dengan teknik propaganda untuk pengumpulan masa.

            Lawsel dalam (Sunarjo & Sunarjo, 1982 :26) memberikan definisi propaganda yang secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya untuk melakukan kontrol opini. Kontrol opini dilakukan melalui simbol-simbol yang mempunyai arti, cara penyampaian pendapat, melalui cerita, rumor, laporan kegiatan dan bentuk lainya yang bisa dipakai untuk komunikasi sosial.  Dasar pemikiran propaganda pemerintah pendudukan Jepang adalah untuk memobilisasikan masyarakat serta memasukkan idiologi Jepang yaitu demi terciptanya kemakmuran bersama Asia Timur Raya (Nurrokmansyah, 2007: 78).

Beberapa hal yang dipropagandakan antara lain untuk menerangkan bahwa Jepang sebenarnya adalah keturunan Dewa yang ditakdirkan memimpin dunia, menerangkan bahwa Inggris, Amerika dan sekutunya adalah musuh yang harus diperangi, serta perang pasifik mempunyai tujuan suci untuk membangun Asia Timur Raya (Sunarjo & Sunarjo, 1982:17-18). Untuk keperluan propaganda maka pemerintah pendudukan Jepang mendirikan beberapa lembaga penunjang seperti Sendenbu (Departemen Propaganda). Sendenbu dalam perjalananya selain sebagai biro propaganda juga bertugas mensensor semua surat kabar, majalah, bahkan naskah sandiwara yang ada, dalam hal ini Sendenbu dibantu oleh Kempetai (Polisi Militer).

            Beberapa surat kabar yang menjadi corong propaganda Jepang antara lain adalah Asia Raya di Jakarta, Tjahaya di Bandung, Sinar Matahari di Jogjakarta, Sinar Baroe di Semarang serta Soeara Asia di Surabaya (Nurrokmansyah, 2007: 80). Selain lewat surat kabar dan media massa lainya, pemerintah pendudukan Jepang juga memanfaatkan seni pertunjukan sebagai sarana propaganda. Perkumpulan-perkumpulan sandiwara sengaja ditugaskan untuk berkeliling sebagai alat propaganda pada masyarakat. Beberapa diantaranya adalah Noesantara, Bintang Soerabaja, Tjahaja Timoer dan Dewi Mada (Huntari, 2009: 57). Pertunjukan sandiwara sepertinya lebih tepat dipakai untuk corong propaganda karena sangat berpotensi mengundang gerumulan massa, dinikmati setiap lapisan masyarakat serta berupa hiburan. Tidak ketinggalan pula Jepang memanfaatkan tokoh lokal untuk menarik masa. Mereka dijadikan peminpin organisasi buwatan Jepang dengan imbalan janji kelak akan diberi kemerdekaan. 

            Surat kabar Tjahaja pertama kali terbit pada 8 Juni 1943. Pada edisi pertama dijelaskan oleh Kolonel K Matsui seorang pembesar pemerintah bala tentara Dai Nipponbahwa tujuan terbitnya surat kabat Tjahaja adalah membimbing penduduk Hindia Belanda untuk menjadi hamba Teno Heika serta untuk keteguhan kemakmuran bersama. Tjahaja juga bertujuan untuk membangkitkan penduduk dari lembah kesengsaraan dan menggerakkan mereka untuk mengejar cita-cita yang mulia, yaitu kemakmuran bersama Asia Raya (Tjahaja, 8 Juni 1943). Dengan begitu diharapkan bahwa penduduk Hindia Belanda akan percaya pada pemerintah pendudukan Jepang, serta rajin mengikuti perkembangan berita di surat kabar Tjahaja.

“---Toedjoeanja ialah akan mendidik dan memimpin pendoedoek Indonesia soepaja mendjadi hamba TENNO HEIKA baharoe dan soepaja beroesaha lengkap dan sempoerna goena ketegoehan Asia Raya, ---dapatlah TJAHAJA membangkitkan pendoedoek dari lembah kesengsaraan dan menggerakan mereka mengedjar tjita2 jang maha moelia---” (Tjahaja, 8 Juni 1943)

Selain Tjahaja di Bandung, Soeara Asia  adalah salah satu surat kabar yang menjadi alat propaganda jepang di Jawa timur. Selain memuat kabar tentang perkembangan dari kabar perang Pasifik, kondisi umum yang terjadi di Jawa tidak jarang surat kabar ini juga memberitakan tentang ajakan , seruan serta himbauan untuk membantu serta berpartisipasi dalam perang. Tidak jarang pula propaganda melibatkan kegiatan lain seperti sepak bola, seperti diberitakan pada Soeara Asia 25 September 1943 sebagai berikut:

            “Atas oesaha kesebelasan sepakraga dari pegawal Harima Butai Soerabaja baroe-baroe inil telah diadakan pertandingan sepakraga. Pendapatan loemajan djoega. Oeang ini akan di persembahkan kepada P.T Soerabaja Syutyokan sebagai soembangan oentoek perang sotji peristiwa ini membuktikan djoega adanja kehendak mereka membantoe perang soetji sekarang ini. karena mereka telah lnsjaf bahwa kemoeliaan Noesa dan Bangsa bergantoeng kepada kemenangan terachir Dai Nippon dalam peperangan di Asia Timoer Raya”(Soeara Asia, 25 September 1943).

           

            Petikan berita diatas menunjukkan bahwa uang hasil penjualan tiket masuk menonton pertandingan sepak bola juga digunakan untuk keperluan perang. Penonton yang masuk dengan membayar tiket dianggap sudah insyaf karena bersedia menyumbang untuk keperluan perang demi kemuliaan nusa dan bangsa serta kemakmuran Asia Timur Raya. Tiket pertandingan sepak bola di Surabaya di jual pada kisaran harga 40 cent untuk kategori tribun, 30 cent untuk tempat duduk serta 20 cent untuk penonton berdiri (Pewarta Perniagaan, 2 Juli 1942). Pemasukan dari hasil pertandingan tersebut sebagian akan digunakan untuk keperluan pemerintah pendudukan Jepang, baik untuk perang atau biayaya oprasional lainya.

           

            Selain dengan media sepak bola, sarana hiburan lain yang digunakan untuk propaganda yaitu melalui film yang diputar di bioskop. Di Bandung pada hari jum’at 12 Juni 1942 diadakan pemutaran film propaganda di bioskop FUJI dan Ginza. Di bioskop FUJI akan diputar film yang berjudul Gives Us Wings, sedangkan di bioskop GINZA diputar film dengan judul 13 Stuhle (Tjahaya, 11 Juni 1942). Tidak ada keterangan lebih lanjut tentang cerita film yang akan diputar, layaknya film propaganda bisa dipastikan film tersebut akan sangat kental dengan nuasana semangat serta heroism dan tentunya kepentingan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya.

            Pemerintah pendudukan Jepang juga gencar melakukan propaganda dengan memanfaatkan sarana hiburan Sandiwara. Sandiwara dipilih karena dianggap dapat menggelorakan persaan orang banyak. Tema-tema yang diangkat dalam sandiwara antara lain tentang gagasan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, pengerahan romusa, hiburan untuk prajurit-prajurit Jepang, pembelaan tanah air, peningkatan hasil produksi pertanian dan pengorbanan untuk menyumbang pendapatan untuk organisasi militer Jepang (Huntari 2009: 43). Cerita serta tampilan sandiwara dibuat semenarik mungkin agar penduduk dapat menikmati serta menangkap maksud dari Sandiwara tersebut.

            Sandiwara digunakan sebagai salah satu sarana utama pemerintah pendudukan Jepang untuk melakukan propaganda karena bisa dinikmati semua kalangan. Berbeda dengan bioskop yang memang lebih menarik tapi tidak bisa diakses oleh semua kalangan, bioskop hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu saja. Untuk mendukung kebijakan tersebut maka dibangunlah sekolah Tonil pada bulan Juni 1942 di Jakarta. Sekolah ini bertujuan untuk memperbaiki kualitas seni sandiwara berdasarkan semangat ketimuran. Sekolah Tonil mendidik para calon penulis naskah, aktor atau pemain sandiwara, serta para staf lainya. Tampil sebagai pengajar pada adalah tiga ahli seni dari Jepang yaitu R Takeda, Jasoeda, dan Takoema serta mantan sutradara film masa Hindia Belanda yaitu R Afiffien (Huntari, 2009: 44).

            Salah satu perkumpulan sandiwara yang terkenal adalah Perserikatan Oesaha Sandiwara Djawa (POSD) yang dipimpin oleh Hinatu Eitaroo. Beberapa lakon sandiwara yang pernah dimainkan antara lain adalah “Fadjar telah menjingsing”, “Samoedra Hindia”, “Moesim Boenga di Asia”, “Boenga Rampai Djawa Baroe” dan banyak yang lainya. Lakon Moesim Boenga di Asia dikarang untuk memperingati hari pecahnya perang Asia Timur Raya (Koosai). Alur ceritanya tentang persamaan kebudayaan antara Jepang dengan negeri-negeri di Asia lainya seperti Indonesia, Birma dan Tiongkok serta mengisahkan heroisme Jepang melawan penjajah bangsa Barat dari Asia (Hitanu, 1945; Huntari, 2009: 89-90). Dengan menunjukan kesamaan budaya, Jepang bertujuan untuk memperkuat opini bahwa mereka adalah saudara tua bangsa Asia. Sementara itu, kisah heroisme digunakan untuk melegitimasi bahwa Jepang adalah pemim[in Asia untuk melawan bangsa Barat yang menjajah di Asia.

Gambar 1. Iklan Sandiwara Perserikatan Oesaha Sandiwara Djawa

dengan lakon Cerita Moesim Bunga di Asia

(Asia Raya, 4 Desember 1944)

            Pemerintah pendudukan Jepang juga memanfaatkan poster, pamflet dan gambar dalam melakukan propaganda. Penggunaan media bergambar digunakan menginggat sebagian besar penduduk masih buta huruf, sehingga media gambar dengan sedikit saja pesan tulisan lebih bisa dipahami penduduk daripada melalui artikel di surat kabar. Gambar dibuat sesederhana mungkin tetapi pesan yang terkandung didalamnya termuat dan dapat dipahami oleh penduduk yang melihatnya.

Gambar 2. Poster Jepang ikut bergabung dengan PETA (http://newprasastyfm.blogspot.com/2011/02/poster-propaganda-belanda-dan-jepang.html,

diakses tanggal 17 Oktober 2012)

            Gambar diatas adalah salah satu sarana propaganda Jepang lewat poster. Pada gambar nampak seorang pemuda Bumiputra yang nampak gagah dan berani menggunakan seragam PETA serta menbawa senjata. Pesan yang hendak digambarkan adalah seorang pemuda sedang berjuang dalam perang dan mengajak pemuda-pemuda lain yang ingin berjuang agar bergabung dalam PETA. Kata “IKOETLAH!” yang ditulis menggunakan huruf berukuran besar menujukan penekanan dan inti pesan yang akan disampaikan yaitu ikutlah dalam PETA tersebut.

            Pemerintah pendudukan Jepang juga memanfaatkan karisma serta daya pikat tokoh lokal dalam memobilisasi masa. Seorang tokoh tentu punya pengikut yang loyal dan setia mengikuti perintah tokoh panutanya, hal inilah yang coba dimanfaatkan oleh Jepang. Tokoh-tokoh yang berkolaborasi dengan Jepang antara lain Soekarno, Hatta, Ki Hadjar Dewantoro serta K.H Mas Mansoer yang terkenal dengan istilah “Empat Serangkai”. Pada tanggal 9 Maret 1943 pemerintah pendudukan Jepang mendirikan POETRA (Pusat Tenaga Rakyat) yang digawangi oleh Empat Serangkai. Dalam memoarnya Hatta (2010: 49) mengakatan bahwa titik berat tugas putra adalah untuk mempropagandakan masalah meruntuhkan sekutu serta menambah hasil bumi. Selain itu, guna memobilisir golongan Islam pada oktober 1943 dibentuklah Majelis Syuro Muslimin (Masyumi) yang dimpin oleh K.H Hasyim Ashari, sedangkan yang menjalankan kegiatan sehari-hari adalah K.H Wachid Hasyim.

            Jepang menggunakan berbagai macam strategi untuk mengikat para tokoh lokal dalam organisasi yang dibuatnya. Salah satunya adalah dengan memeberikan sedikit kebebasan, misalnya boleh menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun dalam pengawasan dan kendali Jepang kegiatan beserikat dan berorganisasi diperbolehkan. Hatta (2010: 52) mengungkapkan bahwa pemerintah pendudukan Jepang mengakatakan bahwa mereka tidak bertujuan menjajah bangsa Asia, melainkan akan memerdekakannya. Pemerintah Jepang menduduki Indonesia adalah untuk mengusir imperialis Belanda.

            Demikianlah beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk memobilisasi masa dan menggiring opini penduduk Indonesia. Pemerintah pendudukan jepang sukses membuat jebakan yang menghibur bagi penduduk Indonesia. Mereka tidak merasa jika sebenarnya semua yang dikerjakan hanya untuk kepentingan Jepang dalam perang Asia Timur Raya.

Daftar Rujukan

Surat Kabar

Asia Raya, 4 Desember 1944

Tjahaya, 11 Juni 1942

Tjahaja, 8 Juni 1943

Soeara Asia, 25 September 1943

Pewarta Perniagaan, 2 Juli 1942

Buku dan Internet

Apid & Isnaeni, H.F. 2008. Romusa : Sejarah yang Terlupakan. Jogjakarta : Ombak.

Astuti, M.S.P. 2008. Apakah Mereka Mata-Mata? Orang-Orang Jepang

di Indonesia 1868-1942. Jogjakarta : Ombak.

Hatta, M. 2010. Untuk Negriku : Sebuah Otobiografi. Jakarta: Kompas

Hera, F.X.D.B.B. 2011. Menjual Tubuh di Negeri Jajahan : Prostitusi Jepang di Hindia Belanda 1885-1912. Jakarta : Jurnal AGSI Edisi 4/juli-september 2011.

Herdiansyah. 2012. poster propaganda Belanda dan Jepang masa penjajahan. (online, http://newprasastyfm.blogspot.com/2011/02/poster-propaganda-belanda-dan-jepang.html,

diakses tanggal 17 Oktober 2012.)

Huntari, F. 2009. Sandiwara dan Perang : Politisasi Terhadap Aktivitas Sandiwara Modern

Masa Jepang. Jogjakarta : Ombak.

Nurrokhmansyah, H. 2007. Media Propaganda Jepang : Surat Kabar Soeara Asia 1942-1945 dalam Basundoro, P Dkk, 2007 Tempoe Doeloe Selaloe Aktoeal. Jogjakarta : Ar-rruzz Media.

Onghokham. 1989. Runtuhnya Hindia Belanda. Jakarta : Gramedia.

Soenarjo & Soenarjo. 1982. Mengenal Propaganda. Jogjakarta : Liberty.

---

[1]  Aktif di FSKI (Forum Studi Kebangsaan Indonesia)

[2]Terkadang juga disebut dengan istilah Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik