0 Revolusi PSSI

Oleh : Lamen Hendra Saputra*

Pada tahun 1930-an, Soeratin dan kawan-kawan seperjuangannya telah memotori berdirinya organisasi sepak bola, yaitu Persatoean Sepakraga Seloeroeh Indonesia (PSSI), yang diperuntukkan untuk perjuangan anti-kolonial. Dalam menjalankan perjuangan anti-kolonialnya, tidak jarang PSSI harus berseteru dengan perkumpulan sepak bola kolonial Belanda, yaitu Nederlandsch Indische Voetbal Bond (NIVB), bahkan seringkali terjadi aksi boikot pertandingan antara PSSI dan NIVB.

Kini, 80 tahun setelah peristiwa itu, giliran PSSI yang mulai digugat dan diboikot oleh sebagian masyarakat sepak bola Indonesia. Beberapa hari terakhir, masyarakat pencinta bola menyaksikan bagaimana pertikaian antara PSSI dengan Liga Primer Indonesia (LPI), sebuah kompetisi baru di luar kompetisi resmi milik PSSI, Liga Super Indonesia (LSI).

Sekarang ini, PSSI dipimpin oleh orang yang pernah tersandung kasus korupsi, yaitu Nurdin Halid. Tidak sedikit poster dan kecaman yang ditujukan terhadap terdakwa kasus dana simpan pinjam petani cengkeh (SWKP) sebesar Rp115,7 milyar ini, diantaranya: “Nurdin Mundur, Nurdin koruptor!”

Terkait maraknya praktik korupsi di tubuh PSSI, seorang wartawan Kompas, Anton Sanjoyo, pernah membeberkan beberapa dugaan korupsi di organisasi sepak bola nasional tersebut. Anton mengutip pernyataan dari Ketua Umum Persebaya Surabaya, Saleh Ismail Mukadar, yang terang-terangan menyatakan bahwa sepak bola di lingkungan PSSI, termasuk Liga Super Indonesia, sarat dengan suap dan pengaturan hasil. Hampir semua manajer dan wasit pernah melakukan suap dan disuap.

Jika pada masa perjuangan kemerdekaan PSSI telah menjadi organisasi politik anti-kolonial, maka sekarang PSSI telah berubah menjadi “sarang koruptor”. Jika dulu orang-orang PSSI adalah para pejuang anti-kolonial, maka sekarang ini isinya kebanyakan orang-orang yang hendak mencari “fulus”.

Sejarah kelahiran sepak bola Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan anti-kolonial. Karena itu pula, ajang kejuaraan sepak bola seringkali menjadi tempat untuk bergeloranya semangat nasionalisme. Bukankan Soeratin pernah berkata dengan sangat tepat: “Kalau di sepak bola kita bisa mengalahkan Belanda, kelak di lapangan politik pun kita bisa mengalahkan Belanda”.

Oleh karena itu, persoalannya bukan ikut “nimbrung” dalam pertikaian PSSI versus LPI, tetapi mendesakkan perombakan total terhadap PSSI. Sudah tiba saatnya mengembalikan PSSI sebagai organisasi politik anti-kolonial, dan juga dengan mengembalikan sepak-bola sebagai sarana perjuangan anti-kolonial.

* Ketua Umum EN LMND

0 Tolak Pembatasan BBM Bersubsidi

Ratusan aktifis Mahasiswa dan Pemuda turun berunjuk rasa kejalan menuntut penolakan terhadap pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Mereka ini GERAP, KAMMI, GMNI UKI, CGM UBK, LMND, BEM UIC, FAM UMT, FAM YAI,KAM LAKSI 31,PPM,SDR,SMURAI,FPPI,IMAN dan RAKBER tergabung dengan Aliansi Gerakan Rakyat Tolak Pembatasan BBM Bersubsidi, hari kamis 24/02.

Massa Aksi melakukan longmarch dari depan gerbang monas menuju kekantor energy dan sumber daya mineral (ESDM), kantor Mentri Perekonomian dan Istana Negara .

Kata korlap dalam Orasinya Ketika Subsidi segera diganti, ini sangat merugikan Rakyat banyak karena secara otomatis bahan pokok akan ikutan mahal dan menteri yang bekerja sama dengan Asing harus diusir dari Bangsa ini karena akan merugikan bangsa ini.

Mereka menuntut, mengusir perusahaan minyak asing dan nasionalisasi aset-asetnya untuk Rakyat, Tangkap mafia dan perkuat infrasruktur industry minyak nasional, Turunkan harga BBM dan kebutuhan pokok, Mendesak menteri-menteri yang gagal mensejahterakan Rakyat untuk segera mundur dari jabatannya, Adili SBY–Boediono karena telah melanggar pasal 33 UUD 1945.

BBM Kebutuhan yang Harus Dipenuhi

Sejak reformasi sampai saat ini, pengguna BBM sudah bisa hitung jari. Hanya kalangan menengah yang bisa menikmati,sementara menengah kebawah tanpa dibatasi pun kemampuannya sangat sulit untuk memenuhi, apalagi kalau dilakukan pembatasan subsidi.

Konsumsi BBM menjadi tulang punggung bagi rakyat miskin untuk menjalankan kehidupan ekonominya. Hampir 80% rakyat Indonesia ekonominya tergantung dengan BBM, jika itu langkah maka kebutuhan hidup pun seperti telur di ujung tanduk, kata Lamen Hendra S.

Hingga aksi ini berakhir, perwakilan dari pemerintah terhadap peserta aksi tidak direspon, mereka pun membubarkan diri.Nsr

0 Laporan Dari Presidium Nasional Ke-II PRD

Selama tiga hari, yaitu dari tanggal 17-19 Februari 2011, Presidium Nasional (Presnas) ke-II Partai Rakyat Demokratik digelar di Jakarta. Sekitar tiga puluhan orang hadir dalam pertemuan itu. Empat belas orang adalah anggota presnas pusat, sedangkan sisanya adalah anggota Presnas dari daerah-daerah.
Ketua Steering Committe, Rudi Hartono, yang membuka pertemuan penting itu menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran para anggota Presnas dan perjuangan berat kawan-kawan daerah untuk menghadiri pertemuan ini.
“Saya merasa senang karena kehadiran anggota Presnas Ke-II lebih banyak bila dibandingkan dengan Presnas pertama. Ini sebuah kemajuan dan sekaligus menunjukkan semangat untuk membangun partai,” katanya.
Ia lalu menarik secarik kertas dari sakunya. “Saya harus menyampaikan apresiasi terhadap kawan dari Maluku, yaitu kawan Elyas. Beliau adalah peserta dari tempat terjauh, tetapi paling pertama tiba di Jakarta,” katanya berseloroh.
Semangat Presnas
Lebih dari enam bulan sejak presnas yang pertama, seluruh kader dan anggota PRD bahu-membahu untuk membangun partai. “Kami membenamkan diri dalam perjuangan petani Tanjung Medang,” kata Eka Subakti, ketua PRD Sumsel saat menjelaskan aktivitas partai di daerahnya.
Sementara itu, Rahmad dari KPW Lampung bercerita mengenai keberhasilan PRD dalam memimpin perjuangan petani untuk merebut kembali haknya di Lampung Barat dan Lampung Tengah. “Perjuangan petani sedang berkobar di tanah lampung dan partai telah mengambil peran untuk terlibat dalam perjuangan itu.”
Dengan tidak kalah semangatnya, Ashmad Rifai yang datang beberapa saat menjelang acara menceritakan perjuangan partai di Nusa Tenggara Barat, tempat dimana kaum tani juga sedang mengambil peranan penting dalam gerakan massa.
“Beberapa saat lalu, tiga hari menjelang Presnas, kaum tani di Bima ditindas oleh aparat keamanan. Puluhan petani ditangkap dan sebagian besar lainnya menghilang dari kampung mereka,” kata ketua KPW PRD Nusa Tenggara Barat ini.
Inilah sekilas cerita para anggota Presnas menjelang pertemuan dimulai. Di berbagai tempat, terutama sekali di Riau, NTB, Sultra, Sumsel, Lampung, dan lain-lain, PRD telah memainkan peranan penting dalam perjuangan bersama dengan kaum tani.
Sementara itu, cerita lain datang dari partai di Jawa Timur. Di kota yang dikenal dengan perjuangannya yang heroik pada tanggal 10 November, Surabaya, PRD telah mengambil peran aktif dalam perlawanan terhadap ide pembangunan tol tengah kota. “program ini akan menggusur sedikitnya 4500 rumah rakyat. Partai telah menggelar aksi berkali-kali bersama rakyat untuk menolak rencana keblinger ini,” terang Sekretaris KPW PRD Jatim Hendraven Saragih.
Dari bagian timur Indonesia, yaitu Maluku, PRD telah mengibarkan benderanya di tengah-tengah perjuangan rakyat. Elyas selaku ketua partai dari provinsi penghasil rempah-rempah ini menjelaskan bagaimana partai melakukan advokasi-advokasi terhadap berbagai persoalan rakyat.
Pekerjaan Politik Partai
Pada sesi sidang yang pertama, yakni tentang politik, KPP dan KPW melaporkan pekerjaan politik partai semenjak enam bulan pasca presnas pertama.
“Kita telah menjalankan kampanye anti-imperialisme, menggalang front persatuan di segala arena politik, dan merespon sejumlah momentum politik,” ujar Sekjend PRD Gede Sandra saat menyampaikan laporan politik.
Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono menceritakan pekerjaan politik KPP dalam menggalang sekutu untuk pembangunan front anti-imperialisme. “Partai telah berusaha mendekati berbagai kekuatan politik dari berbagai spektrum. Di situ kami telah mengkampanyekan garis politik partai tentang anti-imperialisme,” katanya.
Agus jabo juga menyampaikan perkembangan politik nasional, terutama kecenderungan politik partai-partai di parlemen. “Belum ada kekuatan politik di parlemen yang secara terang menegaskan dirinya sebagai anti-imperialis. kalaupun ada yang mengaku nasionalis, tetapi mereka sangat ragu-ragu untuk tegas bersikap anti-imperialis.”
Sejurus dengan itu, laporan KPW-KPW juga menggambarkan pekerjaan politik PRD untuk memperluas front anti-imperialisme dengan berbagai kekuatan politik, baik melalui kekuatan politik parlemen maupun aksi-aksi massa.
“Kawan-kawan di NTT sedang membentuk sebuah front strategis bernama Front Rakyat Anti-imperialis Neoliberal (FRAIN), dan punya perspektif untuk menjadi front permanen di masa depan,” ujar Bedi Roma, dari KPW PRD NTT.
Front Anti-Imperialisme Seluas-Luasnya
Dalam pendiskusian situasi nasional, hampir seluruh peserta presnas menyepakati bahwa serangan neoliberal di Indonesia sudah sampai tahap yang mendalam dan cukup luas di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial-budaya.
Sebagaimana dijelaskan oleh Rudi Hartono, Deputi Kajian dan Bacaan KPP-PRD, bahwa neoliberalisme telah menghancurkan ekonomi produksi di dalam negeri, yakni meliputi penghancuran produksi pangan, penghancuran produksi kecil dan menengah, dan penghancuran pasar di dalam negeri.
“Situasi itu menyebabkan ketergantungan yang sangat besar ekonomi nasional terhadap asing. Hampir semua barang kebutuhan hidup didapatkan atau diimpor dari negeri-negeri imperialis,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Arie Ariyanto, ketua deputi politik KPP-PRD, yang menjelaskan soal bagaimana neoliberalisme mereproduksi dirinya sebagai jalan untuk mengatasi krisisnya.
“Supaya tidak disebut privatisasi, maka mereka menggunakan istilah IPO (Initial Public Offering). Juga istilah pencabutan subsidi BBM diganti dengan istilah yang lebih halus, yaitu pembatasan subdisi.”
Adalah sangat menarik, dan tentu bukan kebetulan, bahwa, kendati basis ekonomi rejim berkuasa di Indonesia sudah hancur, tetapi mereka masih bisa membiayai dirinya dari kucuran utang dan korupsi, dan juga mempertahankan kekuasannya dengan berbagai sogokan dan kanalisasi.
Masalah lainnya disebabkan oleh ketiadaan kekuatan oposisi yang signifikan. “Oposisi sangat luas dan terpecah-pecah, sehingga tidak bisa menjelma menjadi signifikan,” kata Dominggus Oktavianus, ketua Deputi Hubungan Internasional KPP-PRD.
Kawan AJ Susmana menegaskan soal pentingnya usaha tidak kenal menyerah untuk membangun persatuan nasional anti-imperialis seluas-luasnya. “Ada sentimen anti-imperialisme yang muncul saat pilpres 2009, tetapi gagal dilanjutkan oleh Mega-pro hingga saat ini,” katanya.
Kader PRD yang dikenal dengan kemampuan filsafatnya ini menjelaskan bahwa partai harus bisa menarik kekuatan-kekuatan anti-imperialis di berbagai partai politik, ormas, maupun di dalam pemerintahan.
“Kepemimpinan nasional (SBY-Budiono) sekarang ini mencerminkan dirinya sebagai antek imperialisme alias pengecut. Karena itu, serangan kita seharusnya difokuskan kepada kepemimpinan nasional, sembari mengorganisir dan melipatgandakan kekuatan anti-imperialis,” tegas AJ Susmana.
Ada masalah dengan ketiadaan garis pemisah yang tegas antara kekuatan yang teridentifikasi sebagai pro-imperialisme dan anti-imperialisme. Sebagian besar politisi hanya menganggap parpol sebagai kendaraan politik, bukan sebagai alat perjuangan.
Diskusi di bidang politik melahirkan rekomendasi yang sangat tegas, yaitu: membangun persatuan nasional anti-imperialisme seluas-luasnya, dengan musuh pokoknya adalah pemerintahan (SBY-Budiono).
Pembangunan Ideologi
Neoliberalisme tidak hanya menjajah secara ekonomi dan politik, tetapi juga menaklukkan gagasan-gagasan nasional dan martabat manusia. Oleh karena itu, PRD memandang pentingnya membangun propaganda yang sistematis dan bersifat massal.
Penggunaan azas pancasila oleh PRD dianggap sudah sangat tepat dan berkontribusi dalam memudahkan partai untuk mempropagandakan anti-imperialisme di kalangan massa rakyat. “Dengan menggunakan pancasila, kita lebih mudah untuk menjelaskan sosialisme, demokrasi, dan nasionalisme kepada massa rakyat,” ujar Babra Kamal, ketua KPW PRD Sulsel, yang menceritakan pengalamannya saat mensosialisasikan PRD kepada massa luas.
Hanya saja, sebagaimana diakui juga oleh sebagian besar pengurus partai di daerah, pelaksanaan pendidikan anggota belum berjalan secara maksimal dalam perjalanan enam bulan pasca presnas pertama. “Ini catatan penting buat anggota presnas dan harus segera dibenahi di masa mendatang,” kata Ketua Deputi Pendidikan dan Kaderisasi KPP-PRD, Data Brainanta.
Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendidikan di daerah, antara lain; masih kurangnya tenaga pengajar, pembuatan kurikulum dan silabus yang belum selesai, dan persoalan teknis lainnya.
Di bidang agitasi dan propaganda, presnas PRD juga menegaskan perlunya membangun koran partai yang bisa menjangkau massa rakyat secara luas, terutama koran cetak. Disamping itu, untuk memassalkan berdikari online sebagai bacaan massa rakyat, maka kader juga perlu memberikan pelajaran kepada massa tentang bagaimana cara mengakses berdikari online melalui ponsel.
Diskusi di bidang ideologi menghasilkan rekomendasi: (1) pendidikan kader dan anggota. (2) penyelesaian kurikulum pendidikan, (3) mencetak editorial Berdikari Online di daerah-daerah, (4) partai harus membuat lembaga riset, (5) membuat website partai, (6) membuat pelatihan skill pada massa untuk mengakses berdikari online, (7) pendidikan keahlian, (8) kerjasama-kerjasama dengan lembaga atau juga universitas untuk pendidikan bersama, (9) penentuan petugas pendidikan di daerah.
Pembangunan Struktur
Hampir setahun pasca kongres dan enam bulan pasca presnas pertama, anggota PRD telah berhasil membangun struktur partai di 20 Provinsi dan di 31 kota/kabupaten. Disamping itu, partai juga sudah berhasil diperkuat oleh 326 kader dan 252 anggota.
Menurut Binbin Firman Tresnadi, Kepala Biro Organisasi KPP-PRD, salah satu penyebab belum tercapainya target pembangunan struktur partai adalah belum terciptanya kesepahaman antar seluruh kader partai mengenai konsepsi pembangunan partai (party building).
Disamping itu, persoalan lain yang dianggap mengganggu adalah persoalan koordinasi kader di berbagai lapangan pengorganisiran (organisasi massa, parpol, dan lain-lain). Untuk mengatasi persoalan koordinasi ini, forum presnas menyepakati untuk menggunakan mekanisme rapat koordinasi (rakor), yang akan diselenggarakan secara reguler di semua tingkatan (KPP, KPW, KPK, KPC, dan KPDL).
Dalam soal pendanaan dan logistik, presnas juga menyimpulkan bahwa partai belum berhasil membangun unit usaha yang terintegrasi secara nasional dan dikelola secara profesional.
Salah satu rekomendasi dari diskusi bidang organisasi adalah pemenuhan target pembangunan struktur partai menjadi 21 KPW (wilayah), 63 KPK (kota/kabupaten), dan 189 KPC (kecamatan hingga presnas ke-III mendatang. Selain itu, presnas juga menetapkan target perekrutan anggota sebanyak 5000 orang dalam enam bulan kedepan.

Intervensi pemilu 2014
Sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Kongres VII-PRD mengenai respon pemilu 2014, forum presnas juga bersepakat untuk menempatkan respon pemilu 2014 sebagai bagian dari taktik pembangunan partai.
Untuk itu, sebagai konsekuensinya, penentuan dapil prioritas untuk elektoral akan diletakkan pada basis-basis pengorganisiran partai. Kerja politik partai harus terus tertuju pada kampanye anti-imperialisme, pembangunan struktur, dan perekrutan kader dan anggota seluas-luasnya. Sedangkan dapil hanya konsekuensi dari kerja-kerja tersebut.
Ditambahkan, bahwa kendaraan politik untuk menuju pemilu 2014 akan disesuaikan dengan geopolitik masing-masing daerah. selain itu, dijelaskan pula bahwa penentuan jumlah caleg per-dapil akan disesuaikan dengan kekuatan basis. “Kita harus menempatkan jumlah kader untuk caleg berdasarkan kekuatan basis kita. Ini juga untuk mengukur kekuatan partai.”
Sebagai target utama dalam pilpres 2014, forum presnas bersepakat untuk menjadikan target merebut DPRD Tk.II (kota/kabupaten) sebagai target paling realistis untuk intervensi pemilu 2014.

0 HENTIKAN PERAMPOKAN KEKAYAAN ALAM DAN PENANGKAPAN TERHADAP RAKYAT

Hari ini kita kembali menemukan kenyataan di lapangan bahwa janji Pemerintah dan Kepolisian untuk melakukan reformasi di tubuh Kepolisian Republik Indonesia hanyalah retorika kosong (BOHONG) demi memupuk citranya. Dalih penertiban dan gangguan terhadap keamanan yang digunakan aparat kepolisian dan pemerintah dalam menangani hak menyampaikan pendapat warga Negara (Unjuk Rasa) selalu dijadikan legitimasi untuk merepresi. Cara-cara mengedepankan tindakan represif ini mengingatkan kita kembali kepada pola Orde Baru dalam menghadapi setiap perlawanan rakyat yang menuntut hak dasarnya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa aparat kepolisian dan aparat kekerasan Negara lainnya mulai kembali menempatkan dirinya sebagai penjaga stabilisasi kemananan dalam memastikan expansi modal dan penguasa.

Tindakan berlebihan yang dilakukan aparat kepolisian di Bima dalam menghadapi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekitar 3.000 warga dari 3 kecamatan (Sape, Lambu dan Langgudu) Bima pada 10 Februari 2011 kemarin, dapat dikategorikan sebagai contohnya.

Kekawatiran warga akan dampak negative dari keberadaan explorasi perusahaan tambang di Indonesia saat ini setidaknya sudah menjadi sesuatu yang wajar. Harapan peningkatan kesejahteraan setelah berdiri perusahaan-perusahaan tambang baru di suatu wilayah tertentu, kenyataannya hanya menjadi lahan korupsi dan kehancuran ekosistem setempat. Tak jarang pula keberadaan perusahaan tambang tersebut melakukan penyerobotan terhadap lahan-lahan miliki warga setempat, seperti yang terjadi pada warga Talaga Raya, Bau-Bau, yang lahannya diserobot oleh PT. Agro Morini Indah (2010).

Unjuk rasa sekitar 3.000 warga diwilayah kecamatan Sape, Lambu dan Langgudu yang kawatir akan dampak negative dari kehadiran PT. Sumber Mineral Nusantara terhadap produktifitas pertanian warga yang mayoritas menanam bawang sebenarnya berlangsung secara damai. Kedatangan warga ke kantor kecamatan Lambu saat itu merupakan usaha yang dilakukan warga untuk menemui Bupati Bima, H. Ferri Julkarnain ST., agar mencabut SK nomor 188 tentang pemberian izin eksplorasi tambang PT. Sumber Mineral Nusantara, seluas 25.000 H. Pada awalnya, perwakilan warga diterima oleh camat Lambu dan dijanjikan dapat bertemu dengan Bupati Bima. Namun, setelah dilakukan pertemuan kedua kalinya, camat menyampaikan bahwa Bupati sedng berada di luar kota. Inilah yang memicu kemarahan warga. Warga mencoba masuk ke dalam pagar kecamatan Lambu, namun dihalau oleh aparat kepolisian dengan tembakan yang kemudian diketahui telah mengenai kaki dari 2 orang warga. Dalam kejadian ini, 7 warga yang lain juga mengalami luka-luka akibat terkena peluru karet, batu dan pentungan.

Sore setelah Aksi aparat Kepolisian, Tentara dan Brimob, mendatangi rumah warga yang ikut Aksi. Warga yang diduga terlibat dan bertanggung jawab atas unjuk rasa tersebut ditangkap tanpa ada surat pemberitahuan dan penagkapan dari kepolisian. Sampai saat ini, terdapat 60 warga yang telah ditangkap dan belum diketahui keberadaannya.
Oleh karena itu kami menuntut dan menyatakan sikap bahwa :

1. Penghentian penangkapan terhadap rakyat Bima yang terlibat dalam aksi menuntut penolakan tambang emas PT. Sumber Mineral Nusantara.
2. Pembebasan tanpa syarat terhadap Rakyat Bima yang ditangkap Kepolisian Resort Bima.
3. Penghentian Eksplorasi PT Sumber Mineral Nusantara yang merusak pertanian Rakyat.
4. Hentikan perampokan kekayaan alam sekarang juga.

Kami juga menyerukan kepada gerakan rakyat dan mahasiswa untuk bersatu melawan ekspansi modal yang merugikan kepentingan rakyat.

Jakarta, 14 februari 2011

Eksekutif Nasional
Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi



Lamen Hendra Saputra
Ketua Umum

0 Pegaduan Kasus Perampokaan Kekayaan Alam dan Represif atau Penangkapan Warga di Bima

senin 15 februari 2011, Puluhan aktifis Ekskutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN-LMND) dan Eksekutif Wilayah Jobadetabek mendatangi Komnas HAM mengadukan kasus perampokan kekakayaan alam dan penangkapan terhadap Rakyat di Bima.

pengaduan itu, terkait dengan aksi massa yang bentrok dan penangkapan paksa terhadap masyarakat. Mereka yang diduga ikut aksi penolakan SK Nomor 188 tentang pemberian izin eksplorasi tambang PT. Sumber Mineral Nusantara, seluas 25.000 H,kamis 10 Februari 2011 .

EN-LMND dan Eksekutif Wilayah Jobedetabek diterima oleh salah satu anggota Komnas HAM, Pak Kabul dan menyampaikan kronologis yang terjadi di Bima. Namun pihak komnas ham akan barupaya mengecek kembali hasil laporan, menurutnya.

Lamen Hendra Saputra, Ketua umum LMND, kami berharap agar Komnas HAM melakukan upaya untuk menyelesaikan kasus penangkapan dan represif oleh pihak keamanan di Bima dan pihak komnas harus segera menghubungi pihak keamanan di Bima, agar menghentikan penangkapan dan membebaskan Masyarakat yang ditangkap.

lanjutnya, ini rangkaian konstalasi politik pecah-belah yang dijalankan pemerintahan sekarang untuk menghilangkan persoalan-persoalan kemiskinan.

Tuntutan-tuntutan itu diakomodir oleh Pak Kabul selaku petugas komnas HAM, katanya Komnas HAM akan merespon semua pengaduan sesuai dengan mandat terkait dengan penyelesaian kasus tersebut. Nasir

0 Heroisme Arek Suroboyo

Siti Muyassarotul Hafidzoh*
http://oase.kompas.com/
Judul buku: Resolusi Jihad Paling Syar’i
Penulis: Gugun El-Guyanie
Penerbit: Pustaka Pesantren Yogyakarta
Cetakan: 1, Oktober 2010
Tebal: xiv + 128 halaman

Setiap tanggal 22 Oktober, arek-arek Surabaya tidak bisa lepas dari ingatan fakta sejarah ihwal resolusi jihad yang terjadi 65 tahun silam, yakni 22 Oktober 1945. Resolusi jihad ini lahir 66 hari pasca kemerdekaan dan 18 hari menjelang perang besar-besaran pada 10 November 1945. Resolusi jihad yang difatwakan para kiai di bawah komando KH Hasyim Asy’ari ini dikarenakan penjajah masih belum mengakui kedaulatan Republik Indonesia, sehingga ingin kembali menjajah dan berkuasa seperti sedia kala.

Buku bertajuk “Resolusi Jihad Paling Syar’i” karya Gugun El-Guyanie ini mengulas gerak heroisme arek Suroboyo yang teguh menegakkan kedaulatan NKRI. Sejarah mengabarkan bahwa heroisme arek Suroboyo ini sebagai jihad yang menggelorkan semangat perjuangan anak bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan. Jenderal Soedirman makin membara perjuangannya karena terlecut oleh heroisme yang dikobarkan arek Suroboyo.

Heroisme ini lahir tersebab spirit nasionalisme para kiai. Dalam resolusi jihad ini, umat Islam wajib mengangkat senjata melawan penjajah yang hendak kembali menjajah Indonesia, kaum muslimin Indonesia dilarang untuk melakukan perjalanan haji dengan kapal Belanda, dan bagi kaum Muslimin yang berjarak lingkaran 94 kilometer dari posisi musuh wajib melakukan jihad. Kewajiban ini mengikat bagi setiap individu, alias fardlu ‘ain. Sementara bagi yang berada di radius di luar 94 kilometer, hukum jihadnya bersifat sekunder dan kolektif, atau biasa dikenal dengan istilah fadlu kifayah.

Resolusi jihad inilah yang membakar semangat nasionalisme arek-arek Surabaya dan sekitarnya untuk bertempur habis-habisan. Atas restu Kiai Hasyim Asy’ari, Bung Tomo memimpin gelora perjuangan arek Surabaya untuk menghadang Belanda dan sekutunya. Pecahlah perang besar-besaran pada 10 November 1945. Perjuangan arek Surabaya kemudian dikenal bangsa Indonesia sebagai Hari Pahlawan.

Resolusi jihad yang lahir di Surabaya ini merupakan babakan perjuangan anak bangsa yang sedang berjuang mempertahankan kedaualatan NKRI. Kemerdekaan yang diraih Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukanlah kemerdekaan cuma-cuma, bukan pula hadiah dari Jepang atau Belanda. Kemerdekaan Indonesia merupakan manifestasi atas perjuangan anak bangsa yang mengobarkan seluruh jiwa-raganya demi tegaknya kedaualatan RI. Jejak historis mengabarkan bahwa anak bangsa tidak rela dengan kehadiran kembali Belanda yang hendak kembali berkuasa.

Resolusi jihad ini merupakan sumbangan fatwa sangat berharga dari Surabaya untuk Indonesia. Perjuangan arek Surabaya juga menjadi ilham perjuangan kaum santri dan bala tentara Indonesia di berbagai penjuru Nusantara untuk menegakkan NKRI sampai detik terakhir. Spirit arek Surabaya menjadi salah satu fondasi bangsa Indonesia membangun etos perjuangan di tengah keterjepitan penjajahan. Etos arek-arek Surabaya yang demikian dahsyat menjadi penanda krusial dalam jejak perjuangan Indonesia.

Kalau bangsa Indonesia secara formal mengakui perjuangan arek Surabaya, sudah selayaknya arek Surabaya sendiri menjadikan kisah heroik pendahulunya ini sebagai motivasi besar dalam menumbuhkan etos nasionalisme membela NKRI. Berjuang menegakkan Indonesia yang telah diteladankan pada pendahulu tidak boleh terlewat begitu saja dalam lembaran sejarah, tetapi harus menjadi ‘monumen’ yang selalu menegakkan semangat yang berkobar dalam melestarikan dan meneguhkan etos perjuangan bangsa.

Jejak penuh makna yang terkandung dalam resolusi jihad 22 Oktober 1945 perlu diterjemahkan lebih kontekstual oleh anak jaman saat ini. Kalau saat itu perjuangan dengan menjadi kobaran yang luar biasa, saatnya penerus perjuangan arek Surabaya harus bisa hadir dengan model berbeda, tetapi dengan visi dan semangat berkobar yang tidak boleh kendur, bahkan harus lebih besar dibandingkan pendahulunya. Nasionalisme membela Indonesia jaman sekarang bisa diwujudkan dengan terus meningkatkan kreativitas dan karya dalam membela saudara yang masih terbelakang, bodoh, dan dililit kemiskinan.

Itulah tantangan konkrit yang layak dijawab untuk jaman ini. Di tengah euforia teknologi informasi yang demikian canggih, saatnya arek Surabaya membuktikan jejak perjuangan masa lalu yang masih aktual sampai sekarang dengan langkah konkret dalam menggerakkan perubahan sosial di masyarakat. Jangan sampai saudara kita yang masih dililit ketiga hal tersebut terus ditindas oleh rezim keserakahan yang maunya menang sendiri. Keserakahan harus dilenyapkan dari bumi Surabaya, kemajuan selalu ditunggu saudara-saudara yang masih berada di pinggir jalan, kolong jembatan, dan tempat-tempat kumuh.

Sementara bagi para ulama’, kiai, dan kaum santri, resolusi jihad yang dikomandoni Kiai Hasyim Asy’ari bukti bukti nyata ihwal keharusan keterlibatan kaum santri dalam menumbuhkan nasionalisme kebangsaan. Spirit Kiai Hasyim tidak mengajarkan kaum santri hanya mengaji kitab kuning di pesantren, rajin shalat di masjid, dan wiridan di musolla, apalagi mengeluarkan fakta yang tak ada ujungnya. Sang maha guru, Kiai Hasyim tidak mengajarkan demikian. Tetapi mengajarkan kaum santri untuk terjun langsung menjawab persoalan jamanhya dengan teguh dan ikhlas.

Etos perjuangan yang dipahatkan Kiai Hasyim yang direkam dalam buku ini bukan pula mengajarkan kiai untuk sibuk dengan politik kemudian lalai dengan santri dan umatnya. Tetapi tetap setia menemani umat serta menjawab berbagai persoalan umat di tengah tantangan jaman yang begitu berkecamuk.

Nasionalisme kebangsaan para kiai dan arek Suroboyo dalam jejak resolusi jihad tetap tegak dengan begitu gagah untuk menjaga kedaulatan NKRI.

*Pustakawan, tinggal di Krapyak Yogyakarta.

0 Berawal dari Kesunyian

Denny Mizhar
http://sastra-indonesia.com/

Aku membaca gerak yang berawal dari kelahiran adam dan hawa, mereka berada dalam ruang kesunyian—dekat dengan Tuhan –surga. Karena lena maka kemurkaan didapatnya. Menanggung akibatnya maka turunlah pada ruang kesunyian yang ke dua –dunia– mengenal benda-benda dengan petunjukNya. Entah itu yang disebut zaman purba atau tidak saya menganggapnya begitu: zaman purba. Prilaku anak-anak adam dalam perihal cinta yang diperebutkan, akhirnya mati satu di antaranya. Adam-hawa terus membuat keturunan-keturunan hingga saya. Entah keturunan yang ke berapa saya tak pernah menghitungnya.

Teryata kesunyian dapat melahirkan kesunyian kedua dalam rumus fisika atau matematika biasa disebut dengan aksen (a–>;a’). Penahapan dan pertambahan. Saya berfikir demikian. Dalam sejarah agama islam. Muhammad juga menerima wahyu dalam kesunyian yakni dalam goa Hiro. Wahyu pertama diturunkankan dengan ayat yang memberi isyarat untuk membaca (belajar). Akhirnya Muhammad dinobatkan sebagai Nabi. Membawa risalah dari Tuhan untuk disampaikan pada umatnya. Hingga sampai kita hari ini. Banyak yang sudah membuat pembacaan pada gerak penyampaian risalah-risalah Muhammad. Saya hanya menitik beratkan pada kondisi ruang sunyi proses terjadinya dialog Muhammad dengan Jibril.

Zaman bergerak pemahaman atas kenabian dan keTuhanan beragam. Semua berusaha mendekat pada Tuhan sebagai nilai-nilai untuk diejahwantahkan. Filsafat (mistisisme) metafisika membawa ke arah kesunyian lebih dalam. Maka lahirlah tokoh-tokoh sufi menelanjangi (memahami) diri bagaimana agar dekat dengan yang haq. Maka ruang sunyi adalah tempat persetubuhan manusia dengan Tuhan.

Saya pun membaca dan menafsir atas segala kesunyian orang-orang terdahulu. Yang merelakan diri bersepi-sepi (bertapa, bersemedi) untuk membaca kesadaran diri dengan Tuhan dan zaman. Teryata nilai-nilai ketuhanan mengisyaratkan kebajikan dan pembebasan untuk menuju manusia yang sempurna. Yakni manusia yang pembebas: memiliki visi kenabian (profetik).

Maka ruang sunyi memerlukan ruang ramai (segala aktivitas kehidupan manusia). Kenapa? Hal tersebut untuk menebarkan hikmah dari kontlempalsi atau bersemedi agar apa yang diperoleh dapat juga dinikmati manusia-manusia lainnya selain dirinya. Jika itu adalah tulisan maka akan dapat dibaca dan direnungkan atau mungkin memberi inspirasi pada pembacanya.

Kesunyian adalah ruang privat bagi seseorang. Maka jika mengharap kesunyian bisa jadi harus menyendiri. Berjibaku dengan segala daya yang dipunyai. Atau mungkin ruang sunyi adalah ruang pengasingan bagi seseorang hingga dapat melahirkan renungan yang mengetarkan pembaca. Maka sebenarnya ruang sunyi dapat diciptakan sendiri atau bisa jadi karena keadaan dan kondisi yang menghedaki lahirnya ruang sunyi.

Kalaupun melihat mereka yang menempah diri dalam kesunyian tetapi hasil dari renungan mereka tak bisa dipungkiri didapat dari melihat realitas sekitarnya atau melihat sejarah yang berjalan. Keaktivan dalam perjalanan sejarah juga menjadi penting. Keaktivan sejarah dapat dilakukan dengan membaca buku-buku, menapaktilasi benda-benda sejarah, tempat-tempat bersejarah, berdialektika dengan pelaku sejarah dan ikut juga nimbrung dalam pergolakan sejarah yang sedang terjadi atau proses pembuatan sejarah. Sejarah diri sendiri ataupun sejarah dinamika sosial, pemikiran, politik bangsa. Itu lah ruang keramian hiruk pikuk para pejalan kaki menapaki kehidupan. Maka segalanya tidak ada yang lahir dari ruang hampa. Dalam gerak kesunyian menuju ke keramaian atau sebaliknya diperlukan kematangan diri dalam tempaan yang terus menerus hingga daya tak ada, jika berharap memiliki makna dalam hidup.

Malang, 2010